Baca tanpa iklan
Utang Rp 50 miliar tersebut, kata Erwin, belum lunas dibayar oleh Anies kepada Sandiaga. Ia juga menuturkan bahwa draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno.
Selain itu, kata Erwin, perjanjian itu dibuat atas kemauan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Saya kira belum (lunas) barangkali yah," ucap Erwin.
"Pak JK sendiri yang menasehati kita kok," imbuh Erwin.
Secara terpisah, Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menbantah pernyataan Erwin yang menyebut perjanjian utang-piutang antara Anies dan Sandiaga itu diusulkan oleh JK.
Menurutnya, kesepakatan itu dibentuk atas kehendak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
“Yang saya ketahui, (perjanjian tersebut) atas kemauan mereka berdua,” kata Husein saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (7/2/2023).
Husain jauh beranggapan bahwa perjanjian tersebut merupakan candaan antara Anies dengan Sandi dalam menghadapi Pilgub 2017 lalu. Mereka kala itu, kata Husein, terlihat cukup yakin untuk memenangkan Pilgub DKI 2017.
“Menurut saya pribadi. Ini pendapat pribadi ya. Mungkin juga mereka berdua hanya berseloroh saja membuat perjanjian karena yakin menang,” tuturnya.
Husain juga mengatakan bahwa inti dari perjanjian tersebut adalah jika Anies-Sandi menang di Pilgub DKI 2017, maka utang-piutang tersebut dianggap lunas.
“Inti perjanjian, bila pasangan Anies-Sandi menang Pilgub DKI, maka pinjaman biaya pilkada tersebut dianggap lunas,” katanya.
“Dan Anies-Sandy pun akhirnya menang, sehingga utang dinyatakan lunas. Karena hasilnya perjuangannya mereka nikmati berdua,” sambung dia.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa hingga saat ini Sandiaga pun tidak menungkit perihal pinjamannya terhadap Anies itu. Maka dengan demikian, kata dia, sikap Sandiaga ini pun sudah sesuai dengan perjanjiannya dengan Anies kala itu.
“Sejauh ini kan memang tidak pernah terdengar lagi Pak Sandi menagih uang biaya kampanye tersebut. Ya karena sesuai isi perjanjian tadi, kalau menang berarti lunas,” ucap Husain. (tribun network)