Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar uji publik rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Pemilu 2024.
Hadir dalam kesempatan tersebut Komisioner KPU NTB Yan Marli, Agus Hilman, dan Zuriati.
Uji publik yang menghadirkan para akademisi, para pegiat pemilu itu dilaksanakan di Fave Hotel Mataram pada Sabtu (21/1/2023).
Dalam sambutannya, anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan Yan Marli memaparkan uji publik penting untuk digelar dengan tujuan menyerap dan menerima masukan ihwal rancangan penataan dapil dan alokasi kursi pileg DPRD NTB untuk pemilu 2024.
Baca juga: Soal Dana Baznas untuk Kader PDIP, Ganjar Pranowo: Ditarik Saja Tidak Apa-apa
Baca juga: Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya Diisukan Maju Bersama di Pilkada 2024, Incar "Lotim 1"
"Tahapan ini membutuhkan masukan, kritikan dari publik baik secara akademik, sosiologis, dari sisi budaya untuk menghasilkan sebuah rancangan dapil yang paling ideal," jelasnya.
Lebih jauh, Yan Marli menuturkan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan pasal 185 UU No 7 tahun 2017 memuat setidaknya 7 hal yakni.
Daerah Pemilihan atau disingkat Dapil didefinisikan sebagai batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan.
Baca juga: Cak Imin PKB Mendukung Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi Sembilan Tahun
Dapil umumnya didiskusikan menjelan pemilihan umum, baik di tataran nasional maupun daerah.
Dapil turut menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Mereka yang memiliki hak memilih di dapil tertentu disebut sebagai konstituen.
Mereka yang hendak mencalonkan diri di legislatif misalnya, seperti DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten perlu memilih dapil masing-masing.
Dalam dapil itu, mereka kemudian akan berkontestasi memperebutkan suara demokrasi.
Baca juga: Presiden Jokowi Setuju Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang, Kata Budiman Sudjatmiko
Karena itu, dapil juga disebut sebagai wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintah yang dibentuk sebagai kesatuan daerah berdasarkan jumlah penduduk guna menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pemimpin partai politik.
Baru-baru ini, daerah-daerah di Indonesia tengah berdiskusi membicarakan penentuan dapil hingga jumlah kursi jelang Pemilu 2024, termasuk NTB.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) pun menggelar uji publik rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Pemilu 2024.