Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Gagasan PDIP agar Pemilu 2024 mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup terus mendapat tentangan dari partai politik (Parpol) lainnya.
Delapan Parpol parlemen, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, PPP dan Gerindra tetap menginginkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
Baca juga: Isi Lengkap Pernyataan Sikap 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu 2024
Para petinggi Parpol tersebut, Minggu (8/1/2023) bertemu untuk menyatakan sikap penolakan sistem proporsional tertutup. Hanya Gerindra yang tidak hadir, namun telah konfirmasi menyetujui pernyataan sikap.
Pertemuan itu dihadiri Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Waketum PPP Amir Uskara, Sekjen Nasdem Johnny G Plate dan Waketum NasDem Ahmad Ali.
Mereka bertemu untuk menyatukan suara menolak Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Deputi Bappilu DPP Demokrat, Rezka Oktoberia mengatakan, pertemuan ini sepenuhnya untuk menyepakati penolakan terhadap sistem proporsional tertutup.
"Delapan Parpol (di pertemuan ini) menolak. Sistem Pemilu 2024 tidak diubah, tidak ada revisi UU Pemilu. Ikuti UU dan aturan yang sudah ada, fokus menghadapi pesta demokrasi 2024 dan berikan kemajuan sistem demokrasi di Indonesia," ungkap Rezka Oktoberia.
Rezka berharap, sejumlah wacana yang muncul terkait penundaan Pemilu, perubahan sistem Pemilu, segera disudahi.
"Sehingga Insya Allah Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Partai-partai politik Insya Allah juga sudah siap, tahapan penyelenggara sudah berjalan," ucapnya.
AHY pun menegaskan, Demokrat sepenuhnya menolak sistem Pemilu yang proporsional tertutup. “Kami Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu proporsional tertutup," ungkap AHY.
“Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu tertutup proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,” ujar AHY.
Lanjut AHY, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas.
“Jika terjadi sistem Pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan,” ungkap AHY.
AHY berharap sistem proporsional terbuka bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini serta bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.
“Yang kedua, secara internal Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya, dengan sistem Pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil,” ucap AHY.