Baca tanpa iklan
"Intinya, kita akan tindaklanjuti ke pusat melalui jalur partai," jelas Made.
Di sela-sela dialog itu. Made sempat menghubungi Anggota Fraksi PDIP DPR RI asal Provinsi Bali, IGN Kesuma Alit. Dalam kesempatan itu, Made melaporkan kondisi tenaga guru di NTB yang tidak terkover dalam formasi PPPK kali ini.
Alit yang berada di Komisi Pendidikan juga mengaku kaget atas masih adanya kisruh sebanyak 507 guru honorer SMA/SMK baik yang berasal dari sekolah negeri dan swasta yang hingga kini belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tolong Pak Made, mereka dibantu. Ini enggak boleh dibiarkan karena di Provinsi Bali sudah mulai tuntas soal PPPK tanpa ada gejolak apapun."
"Nanti, jika sudah ada laporan resmi, saya akan coba bawa dan soundingkan pada rapat internal komisi," kata Alit melalui sambungan telponnya dihadapan para guru honorer itu.
Anggota DPRD NTB itu, lantas meminta perwakilan Forum PPPK Prioritas (P1), agar membuat laporan secara resmi untuk ditindak lanjuti pihaknya.
Sebab, ia merasa prihatin dengan apa yang menimpa para guru di NTB tersebut. Mengingat para guru honorer ini ada yang sudah mengabdi sangat lama, yakni antara 8 tahun sampai 20 tahun
"Silahkan bapak dan ibu sama-sama kita berjuang. Jika memang akan diagendakan dimediasi Komisi V dengan Dikbud dan BKD NTB, maka jalur itu juga silahkan ditempuh karena sudah teragenda."
"Tapi kalau kami, adalah jalur politis melalui partai untuk membantu menyuarakan hal ini pada kementrian terkait."
"Apalagi, sebentar lagi saya akan ke Jakarta untuk acara partai. Mohon doanya, semoga bisa saya akan sampaikan aspirasi ini pada komisi di DPR urusan Pendidikan dan Pak Menteri PANRB, Azwar Anas yang juga adalah kader PDIP," tandas Made Slamet.
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.