Baca tanpa iklan
Selain menyampaikan harapan, guru yang tergabung dalam FGLPG juga mengungkapkan persoalan yang mereka temukan.
Seperti, ada yang terakomodir PPPK dengan menggunakan ijazah D2, padahal syaratnya harus S1.
"Selain itu, tidak ada transparansi nilai berdasarkan perangkingan," tuturnya.
Saidin juga mengungkap mengenai formasi yang tidak sinkron. Dalam satu sekolah, terdapat tujuh formasi.
"Nah kalau 7 formasi terisi semua, apa kerja guru yang PNS? Ini kan tidak sinkron," bebernya.
Sementara itu Ketua Komisi I, Irfan mengaku baru tahu ada ratusan guru yang lulus PG.
"Aspirasi ini akan dasar kami menanyakan ke BKPSDM dan Dikbud," akunya.
Irfan pada kesempatan tersebut langsung meminta Sekda untuk mengeluarkan surat untuk BKPSDM dan Dikbud untuk dimintai klarifikasi.
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.