Komisi II DPRD NTB Pertanyakan Strategi Gubernur Mengantisipasi Ancaman Krisis Pangan

"Kita harapkan ancaman kerawanan pangan ini tidak dianggap main-main, tapi harus menjadi pembahasan serius."

"Seandainya kerawanan pangan ini sampai terjadi ke daerah kita, lalu planning kita apa, dari penjelasan OPD kita belum ada langkah antisipasi sama sekali," ujarnya.

Ditegaskannya bahwa isu kerawanan pangan ini merupakan ancaman serius dan sangat berpotensi dihadapi NTB.

Lebih-lebih dengan kebijakan pengurangan alokasi pupuk subsidi pada daerah-daerah lumbung pangan, turut menjadi penyebab penurunan produksi hasil pertanian.

"Program-program lain mesti dieliminasi dulu. Atau minimal dikurangi porsinya. Misal industrialisasi yang dulu volumenya 10, dikurangi jadi 5 lah," ungkapnya.