Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) baru-baru ini merilis indeks pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia.
Capaian apik ditorehkan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Provinsi yang dinakhodai Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah tersebut menempati urutan ke-7 pertumbuhan ekononi provinsi terbaik di Indonesia dengan angka 5.99 persen.
Torehan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5.44 persen.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Provinsi NTB menduduki posisi puncak jika dibandingkan provinsi-provinsi lain.
Baca juga: Aspal Limbah Kelapa Mahasiswa ITB Juarai Think Efficency 2022, Akan Uji Coba di Bandara
NTT dengan DPSP Labuhan Bajo berada di peringkat 33. Sumatera Utara dengan DPSP Danau Toba di peringkat 28. Jawa Tengah dengan Borobudur hanya ada di posisi 13. Sulawesi Utara dengan DPSO Likupang ada di urutan ke 8 dan NTB dengan DPSP Mandalika di urutan 7.
Namun, jika diteliti lebih dalam, sektor pariwisata belum menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB. Kontribusi sektor pariwisata pada struktur perekonomian NTB masih lemah.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi kepada TribunLombok, Jumat (14/10/2022).
Pahrurrozi mengungkap data bahwa kue pertumbuhan ekonomi NTB sumber utamanya berasal dari sektor pertambangan. Yakni sekitar 3,95 persen dari pertumbuhan ekonomi NTB 5,99 persen, atau setara 65 persen dari seluruh sektor.
"Jadi pertumbuhan ekonomi 5,99 persen lebih karena keberuntungan, bukan sepenuhnya kinerja Gubernur. Kareba sektor utama penopangnya adalah sektor pertambangan," kata Pahrurrozi.
Baca juga: Suhu Panas di Sirkuit Mandalika jadi Tantangan Peserta Shell Eco-marathon Indonesia 2022
Magister Ekonomi itu melihat pola yang sama terjadi pada Provinsi Papua yang bercokol di peringkat kedua pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan angka fantastis 14,38 persen.
80 persen pertumbuhan ekonomi Papua bersumber dari sektor tambang.
"Kritik sebagian ekonom, momentum booming komoditas tidak diiringi kebijakan fiskal yang memadai; cenderung pro oligarki. Sehingga ketika ada kenaikan harga BBM, yang memikulnya ya rakyat lewat kenaikan harga. Mestinya beban kenaikannya bisa dishare lewat kenaikan pajak untuk komoditas tambang," ungkap Pahrurrozi.
Pemprov NTB Jangan Terbuai
Ia meminta pemprov NTB tidak terbuai dengan angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Artinya, secara kualitas angka pertumbuhan tersebut tidak didadasarkan pada distribusi sektor yang merata.
Ilustrasinya seperti “frog on the block”. Sang katak menyangka, dialah yang mendorong kayu di atas sungai; ia tidak menghitung arus sungai yang mendorong pergerakan kayu.
"Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih banyak disebabkan oleh melonjaknya harga komoditas. Tapi kemudian diklaim sebagai kisah sukses. Dan menasbihkan dirinya no 1 untuk daerah pariwisata. Itu misleading," kata Ketua DPW Partai Gelora NTB itu.
Menurutnya, Gubernur NTB harus lebih memberikan atensi terhadap sektor-sektor lain yang berkorelasi dengan hajat hidup orang banyak.
"Gubernur Zul perlu memperhatikan sektor-sektir lain yang banyak terhubung dengan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonominya mesti berkualitas. Jika pertumbuhan ekonomi NTB berkualitas, maka secara perlahan kita bisa mengurangi ketergantungan kita untuk menyelesaikan pasar tenaga kerja kita dengan menjadi pekerja migran di luar negeri," ungkapnya.
Sebelumnya, BP2MI NTB memaparkan potret PMI asal NTB. Jumlah Pekerja Migran asal NTB merupakan ke-4 terbanyak se Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan, Jawa Tengah.
Baca juga: Pertamina Peduli Bencana Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung Lombok Timur
Data yang tercatat di SISKOP2MI sejak 2007 – Februari 2022 ada 537.497 ribu warga NTB menjadi PMI di luar negeri.
Angka tersebut merupakan 16,62 persen dari jumlah angkatan kerja NTB sebanyak 2.739.900 orang. PMI asal NTB ini tercatat ada di 108 negara.
Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah PMI terbanyak di NTB yakni 235.821 orang, diikuti Lombok Tengah sebangak 147.611 orang, Lombok Barat 66.977 orang, KLU 10.158 orang, Matatam 12.621 orang, Sumbawa 34.474 orang, KSB 5.384 orang orang, Kabupaten Bima 17.101 orang, Kota Bima 1.045 orang dan Dompu 6.305 orang.
Bahkan, Lombok Timur menjadi Kabupaten dengan supplai PMI terbesar kedua di Indonesia setelah Indramayu.
(*)