Baca tanpa iklan
Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah akan menelusuri dan mendalami terkait kebocoran data tersebut.
"Jadi belum ada yang membahayakan, dari isu-isu yang muncul yang ada di koran, kan cuma itu-itu aja.
Enggak ada yang rahasia negara yang beredar itu," ujarnya.
"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan bukan rahasia juga, barangkali dokumen biasa yang terbuka.
Tapi itu memang terjadi. Misalnya di Dukcapil ada. Di beberapa tempat."
Baca juga: Sebar Data Tito Karnavian dan Anies Baswedan, Bjorka Singgung Ferdy Sambo Hingga Kemacetan Jakarta
Puan Maharani
etua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.
"DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara," kata Puan Maharani, Senin (12/9/2022) seperti dikutip dari Tribunnews.
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan kepada publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga.
Dia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu ini.
"Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia," ucapnya.
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat.
Untuk itu, dia mengajak para peretas atau hacker dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.
"Para para peretas yang merasa kurang diapresiasi, mulai juga bicara dengan pemerintah supaya jangan saling menjatuhkan, lebih baik kita membangun bangsa kita.