Baca tanpa iklan
Karena kalau arah pikiran kepada serapan tenaga kerja, maka perkiraannya apabila membandingkan dengan yang terjadi pada KIHT di Kudus, sekitar 500 orang akan terserap dari adanya pembangunan KIHT tersebut.
Lagi-lagi Suherman menyebut kalau sesuai ekpektasi, artinya pemerintah provinsi sebagai pengambil kebijakan mustinya lebih banyak duduk bersama dengan orang yang tentunya ahli dalam bidang ini, termasuk juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga: PB NWDI Akan Gelar Rakernas!
"Beberapa kali komunikasi dengan Dewan ini yang belum meyakinkan kita, selanjutannya ke depan seperti apa sih pengelolaannya, terhadap dampak sosial atau dampak negatif dari segi lingkungan," katanya.
Namun tetap dampak sosial adalah fokus yang harus di hindari, artinya jangan sampai setelah proses berjalan baru ada masyarakat yang menyatakan dirinya keberatan dan sebagainya.
"Kalau saya sederhana saja, ini terbangun, tidak menjadi tempat kumuh, akan menjadi nampak rapi, dan itu batasan saya, namun tetap ada tanggung jawab masyarakat luas yang harus di perhatikan," katanya.
Terkait dampak positif dan negatif pihak desa saat ini telah berupaya mengabarkan kepada Masyarakat.
"Secara tindakan kami coba bersosialisasi dengan masyarakat, mengabarkan kepada masyarakat, apapun persepsi masyarakat silahkan, yang pasti mereka paham dulu apa dan bagaimana pembangunan dari KIHT ini," tutupnya.
(*)