Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Galan Rezki Waskita
TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerapkan program bela beli untuk mengamankan harga gabah petani.
Program ini direalisasikan dengan cara pembelian beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Formula pembayaran dilakukan dengan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bersama ini, Komisi II DPRD KSB meminta Pemda melalui dinas terkait tetap didilakukan pemantauan dan evaluasi.
Tindakan itu diminta terutama untuk mengetahui dampak atas serapan gabah petani yang menjadi tujuan awal.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD KSB Merliza Jawas Bicara soal Olahraga Paralayang di Sumbawa
Ketua Komisi II DPRD KSB Aherudin Sidik menyampaikan secara kelembagaan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah daerah tersebut.
Namun harus dipastikan juga program itu mampu berdampak pada serapan gabah petani dan harga jual gabah sesuai dengan standar pemerintah.
"Kami dorong pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi awal terhadap program yang telah dilaksanakan itu,” ucap Aherudin, Kamis (28/7/2022).
Diingatkan Aher, sapaan akrab politisi muda PKP ini, Pemda KSB melalui dinas terkait saat ini sudah menggandeng beberapa pengusaha lokal sebagai mitra penyedia beras untuk dibeli oleh para ASN.
Akan tetapi harus dijamin dan dipastikan bahwa beras dimaksud adalah hasil dari gabah petani KSB.
“Kalau bukan berasal dari gabah petani KSB, maka program dimaksud bisa dikatakan salah sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, evaluasi terhadap program beras ASN sebaiknya dilakukan lebih awal atau jangan menunggu akhir tahun.
Hal itu sebagai bentuk komitmen bersama memberikan dukungan dan perhatian kepada para petani.
“Evaluasi awal bisa dilakukan dengan memastikan asal gabah beras ASN, termasuk menjaga adanya mitra pemerintah yang keluar dari semangat awal, yaitu penyerapan gabah petani,” lanjutnya.