Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu NTB) menggelar Sosialisasi dan Penguatan Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam Peran Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2024.
Sosialisasi tersebut dilakukan di Hotel Lombok Astoria Mataram pada Kamis, (23/6/2022).
Kegiatan yang dilakukan guna menyongsong Pemilu 2024 itu digelar setidaknya atas dua alasan.
Pertama, tercapainya kerjasama dan sinergitas kolaboratif antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan.
Baca juga: Ketua KPU RI Sarankan Petugas Pemilu Maksimal 50 Tahun dan Bebas Komorbid
Kedua, menjaga kesinambungan dan kerjasama serta sinergitas Bawaslu dengan OKP dalam pencegahan dan pengawasan pemilu 2024.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan pelibatan aktif pemuda (aktivis) dalam pengawasan pemilu menjadi suatu keniscayaan.
Bawaslu dan KPU, kata Khuwalid adalah rumah bagi para aktivis kepemudaan.
Sebab dalam ruang itulah, aktivis dapat menjaga imparsialitasnya.
Baca juga: Jelang Putusan Gugatan Pilkada Sumbawa, Kapolresta Mataram Cek Ruang Sidang Bawaslu NTB
Dalam perjalannanya, ranah penindakan Bawaslu setidaknya berada pada dua model, yakni preemtif dan preventif.
"Preemtif itu sampai kapa peniadaan niat sedangkan preventif ujungnya peniadaan tindakan," katanya pada Kamis, (23/6/2022).
Pemilu sebagai suatu proses suksesi kepemimpinan, kata Khuwalid, amat rentan terjadi pelanggaran.
Oleh karenanya, ia mengajak eksponen pemuda untuk menjadi mitra strategis Bawaslu NTB dalam hal pengawasan pemilu 2024 mendatang.
Diakuinya, demokrasi tidak akan bisa tumbuh baik di lingkungan yang tidak baik.
"Kalau mau pemilu ini baik, maka kita harus menciptakan masyarakat yang baik. Kalau kita mau pemilu ini baik, maka kita harus menjadi personal yang baik, masyarakat yang baik. Melawan money poltik, politisasi sara," tandasnya.
Melihat hasil survei tahun 2019, jumlah pemuda di Indonesia 64 juta.
Artinya lebih dari 1/4 jumlah penduduk Indonesia adalah pemuda.
Itu yang membuat pihaknya dalam setiap kegiatan mengakomodir keterlibatan pemuda.
Perubahan-perubahan besar diinisiasi oleh pemuda.
Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya laporan terkait pelanggaran pemilu.
Dari datanya, catatan pelanggaran pemilu lebih banyak bersumber dari temuan oleh pengawasan aktif yang dilakukan bawaslu.
Untuk laporan, jumlahnya sangat sedikit.
Oleh karenanya, ia mengajak komponen pemuda untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu 2024 mendatang.
Sosialisasi yang digelar Bawaslu NTB itu diikuti oleh sejumlah OKP di NTB, termasuk juga alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
(*)