BPKP NTB dan Pemda Bahas Penggunaan Produk Dalam Negeri & UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis: Patayatul Wahidah
Editor: Wahyu Widiyantoro
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kegiatan rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB yang dihadiri Gubernur NTB dan Bupati serta Walikota kabupaten/kota se-NTB, Kamis (12/5/2022).

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menggelar rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB, Senin (12/5/2022).

Kegiatan yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi NTB ini mengambil tema “UMKM Tangguh Ekonomi NTB Bertumbuh”.

Baca juga: Estimasi SiLPA Pemkot Bima Tahun 2021 Capai Rp 15 Miliar, SOLUD : Pemda Tidak Mampu Serap Anggaran

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan NTB Darhilman, menyebutkan Rakor ini bertujuan untuk membentuk sinergi pengawasan atas percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan di NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kedua, tersusunnya rencana aksi dan desain pengawasan antara BPKP dan pemerintah se-Provinsi NTB,” ucapnya selaku ketua panitia rakor tersebut.

Darhilman berharap Rakor itu dapat menjadi media kolaborasi pengawasan untuk mendorong keberpihakan pemerintah daerah NTB terhadap percepatan penggunaan produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan NTB.

Baca juga: Event Peresean di Lombok Sedot Biaya Minimal Rp 74 Juta, Ketua Panitia Rela Rugi Demi Rakyat Senang

“Mulai dari perencanaan, pengalokasian dan realisasi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama rencana aksi pengawasan antara Inspektur Provinsi NTB dan kabupaten/kota dengan kepala perwakilan BPKP NTB.

(*)

Berita Terkini