Baca tanpa iklan
Terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Sementara Koordinator BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pihaknya memilih jalur audiensi ketimbang turun ke jalan.
"Ketika isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat, kali ini kita lebih memakai jalur audiensi, apa yang bisa kita sampaikan ya kita sampaikan," katanya.
BEM Nusantara hanya menuntut program-program yang tidak sesuai dengan masyarakat.
Ahmad menyebut jika program pemerintah itu mendukung masyarakat, tentu akan disambut baik.
"Enggak jadi masalah karena mahasiswa ini tidak semua program pemerintah yang harus kita tolak, jika program tersebut baik kepada masyarakat ya nggak ada alasan untuk ditolak, tetapi program pemerintah yang memang kurang berpihak masyarakat memang kita tolak," katanya.
BEM Nusantara menjadi satu di antara perwakilan yang berdialog langsung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto pada Jumat (8/4/2022) malam.
Ahmad mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk isu perpanjangan 3 periode jabatan presiden.
Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945.
"Kalau kita kajian secara konstitusi ya seperti itu, dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan 3 periode presiden ini otomatis kita sudah dalam jalur amandemen UUD 1945, kedua kita sudah mengkhianati reformasi," katanya.
Tuntutan BEM se-Indonesia
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Senin (11/4/2022).
Dalam unjuk rasa itu para mahasiswa akan menyampaikan sederet tuntutan.
"Iya betul memang kita merencanakan turun aksi kembali ditanggal 11 April," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal via pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (8/4/2022).
Ia menyebut aksi unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari yang aksi sebelumnya yang pernah digelar pada 28 Maret silam.
Menurut Luthfi unjuk rasa ini digelar karena pada aksi sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengambil sikap atas poin-poin tuntutannya.