Demo Tolak Jokowi 3 Periode: Dua Kubu Aliansi Mahasiswa, Beda Jalan BEM SI dan BEM Nusantara

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

TRIBUNLOMBOK.COM - Mahasiswa berencana melaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022 mendatang.

Namun, aksi demonstrasi ini terbagi dalam dua kubu, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara.

Meskipun dua aliansi mahasiswa ini merupakan elemen dari berbagai perguruan tinggi nasional.

Baca juga: Aliansi Rakyat NTB Menggugat Demo Tolak Presiden Jokowi Tiga Periode

Baca juga: Tolak Presiden Jokowi 3 Periode, Aliansi Rakyat NTB Akan Tagih Janji Dewan

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya memilih tetap berdemonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Kami tetap untuk melaksanakan aksi, walaupun nantinya audiensi kita akan audiensi di jalanan bersama seluruh massa aksi," kata Luthfi Yufrizal dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.

BEM SI menyatakan sudah bersurat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo.

"Kami sudah bersurat, hari Jumat (8/4/2022) kemarin," ucap Luthfi.

Ia menyebut lebih kurang ribuan mahasiswa akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.

"Estimasi kami 1.000 orang dari universitas yang tergabung dalam aliansi BEM SI," ujarnya.

Sedikitnya enam tuntutan akan disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara, awal pekan besok.

Pertama, BEM SI mendesak Presiden Jokowi untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Halaman
1234

Berita Terkini