Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy menggelar rapat koordinasi untuk optimalisasi bantuan sosial yang dinilainya tidak bekerja sesuai harapan.
Rapat Koordinasi yang diikuti Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, sejumlah pimpinan OPD, Baznas, BUMD, dan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tersebut berlangsung singkat, Rabu (6/4/2022) di Ruang Rapat Bupati.
Membuka rapat, Bupati mengungkapkan kegusarannya.
Baca juga: Akselerasi Kebangkitan Pariwisata, Desa Tetebatu Lombok Timur Kembangkan Homestay dengan Pinjaman
Baca juga: Berharap Berkah Ramadhan, Pedagang Es Berbagai Varian Menjamur di Lombok Timur
"Meninggalnya salah seorang bayi penderita gizi buruk, yang terlambat ditangani karena alasan administrasi, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan, seharusnya tidak terjadi, dan tidak boleh terjadi lagi," tegas Sukiman.
Terlebih setelah Lombok Timur memiliki UPT Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC), Baznas, dan berbagai potensi lain yang bisa digerakkan untuk segera mengatasi persoalan serupa.
Sukiman menegaskan semua harus meningkatkan kepedulian.
Di samping meningkatkan koordinasi demi mengoptimalkan seluruh potensi untuk mengatasi persoalan mendesak.
Karena itu Bupati memerintahkan Sekda melakukan evaluasi TRC dan memperluas keanggotaannya.
"Saat ini, saya rasa belum semua OPD potensial masuk ke dalam tim demikian pula dengan BUMD," jelasnya.
Selain evaluasi terhadap TRC, Bupati meminta pula untuk mengevaluasi distribusi dana bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah.
Bupati mengarahkan agar alokasi bansos untuk kegiatan fisik yang dapat ditunda, dialihkan untuk realisasi dana bansos bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang belum cair.
Sukiman menyayangkan keterlambatan tersebut mengingat LKSA membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada yatim piatu maupun anak-anak fakir miskin.
Bupati meminta dana tanggung jawab sosial (CSR) Bank NTB Syariah agar dapat dialokasikan membantu LKSA.
Bupati juga memerintahkan Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada LKSA.
Demikian halnya Baznas agar menyalurkan zakat masyarakat kepada LKSA.
(*)