Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Patayatul Wahidah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Koalisi Stop Joki Anak NTB geram lantaran surat audiensi yang mereka kirim sejak Jumat (25/3/2022) justru tak digubris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.
Massa aksi yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Mahasiswa ini dalam surat audiensi meminta dialog dengan anggota DPRD NTB.
Utamanya komisi I dan komisi V terkait tuntutan untuk menghentikan penggunaan joki usia anak dalam pacuan kuda di Sumbawa.
Baca juga: Upaya Gubernur NTB Hentikan Joki Cilik dengan Ubah Ukuran Kuda, Aktivis Anak: Bukan Solusi!
Baca juga: Desakan Aktivis soal Pergub Anak Joki Pacuan Kuda, Bang Zul: Ini Bukan Masalah Regulasi
Akan tetapi saat massa aksi tiba di depan pintu gerbang Kantor DPRD NTB, Sekretaris DPRD NTB Mahdi justru menyebut belum melihat surat yang dikirim oleh Koalisi Stop Joki Anak.
“Karena pak Sekwan memulai pembicaraannya dengan kata ‘kalau tidak salah’ ini kan sangat kecewa sekali,” kata Koordinator Koalisi Stop Joki Anak NTB Yan Mangandar Putra, Rabu (30/3/2022).
Menurut Yan, sebagai Sekretariat DPRD NTB yang mengurus administrasi, seharusnya Mahdi memahami kemana larinya surat audiensi yang telah dikirimkan.
Akibatnya terjadi perdebatan di depan Kantor DPRD NTB dengan massa yang memaksa ingin masuk bertemu anggota dewan komisi I dan komisi V.
Sementara menurut Mahdi, anggota komisi I dan komisi V satu pun tidak berada di tempat.
Perdebatan berlangsung alot, massa aksi selama hampir setengah jam diminta terus menunggu kehadiran anggota DPRD yang bersedia melakukan audiensi.
Tepat pukul 12.23 WITA, massa akhirnya diperbolehkan masuk dan diterima anggota komisi V DPRD NTB Mau’ud Adam.
(*)