Baca tanpa iklan
Karena dunia usaha dan dunia industri tidak mengetahui skill yang dimiliki calon tenaga kerja yang telah dilatih.
Sehingga hasil pelatihan tidak terserap di dunia industri.
Program kedua Disnakertrans adalah zero unprosedural Pekerja Migran Indonesia.
Program ini merupakan wujud kasih sayang pemerintah daerah untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap warga NTB yang ingin bekerja di luar negeri.
Gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu menjadi Pekerja Migran Sukses akan terus digesa.
Melibatkan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait.
“Dari sisi capaian zero uprosedural PMI, kami bersyukur tahun ini Satgas perlindungan PMI NTB mendapatkan penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI terbaik Nasional," ujarnya.
Satgas NTB dinilai responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan PMI.
Secara bertahap, kata Aryadi, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pecegahan mulai dari desa sudah mulai menampakkan hasil.
Kasus-kasus PMI bermasalahpun mulai bisa ditangani satu demi satu, termasuk sikat sindikat/mafia PMI kini sedang berproses dan mendapat dukungan dari TNI dan Polri.
“Kami optimis dengan kebersamaan dan soliditas yang baik, target tersebut akan bisa direalisasikan,” harapnya.
Terkait penyerapan tenaga kerja di sektor industi yang tidak maksimal, Mantan Irbansus Inspektorat NTB ini menemukan kendalanya.
Salah satunya SDM dilatih tanpa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Provinsi NTB.
“Saya harap tahun ini dengan dukungan dari Bappeda NTB, LSP P2 bisa terbangun di Provinsi NTB, sehingga bisa melakukan uji kompetensi untuk program APBD,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasubbid Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Kependudukan Bappeda Provinsi NTB Tunjung Kusuma mengungkapkan, capaian kinerja Disnakertrans untuk indikator kinerja daerah cukup progresif.