Sikapi Video Ceramah Hina Makam Keramat, Kemenag NTB Imbau Warga Tak Anarkis

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang pegawai berjalan di depan kantor Kemenag NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram    

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, M Zaidi Abdad, mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap tenang menyikapi video ceramah MQ yang dianggap menghina makam keramat.

”Kita akan melakukan pendekatan persuasif, jangan sampai anarkis,” imbuh Zaidi, di kantor gubernur NTB, Senin 3 Januari 2022.

Kemenag NTB berharap masyarakat tetap tenang dan menyikapi kasus tersebut dengan bijak.

Upaya yang akan dilakukan, satu di antaranya mengamakan MQ untuk melindungi dia agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca juga: Telantarkan 71 Pendaki Gunung Rinjani, Pemandu asal Bogor Di-Blacklist 2 Tahun

”Masyarakat kalau melihat tidak ada tindakan, dia akan bertindak sendiri,” katanya.

Kemenag NTB juga meminta kepada semua organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak main hakim sendiri.

Kepala Kanwil Kemenag NTB M Zaidi Abdad (TribunLomnbok.com/Sirtupillaili)

”Ini juga untuk menjaga kondusivitas kita bersama sebagai warga,” katanya.

Dengan merebaknya isu tersebut, ditambah tindakan massa yang merusak markas MQ sangat ia sayangkan.

Baca juga: Aksi Damai, Tokoh di NTB Desak Pengusutan Tuntas Ujaran Kebencian Ceramah Makam Keramat

”NTB hari ini tercoreng betul dengan kejadian ini. Apalagi kita akan menghadapi MotoGP,” katanya.

Dengan kejadian tersebut, perspektif internasional dengan kondisi yang tidak kondusif juga bisa munculkan sesuatu yang sangat negatif bagi NTB.

Terkait ceramah tokoh MQ, dia meminta jangan sampai berlanjut dan menyebar ke mana-mana.  

”Bahaya ini, karena ucapan kadang menyinggung perasaan orang lain. Padahal dakwah itu mengajak memberikan pemahaman yang baik,” katanya.

”Jangan sampai provokasi. Ini yang harus kita kedepankan,” imbuh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini.

Langkah selanjutnya, Kemenag NTB berharap semua komponen dari pemerintah daerah, mulai gubernur, bupati, dan wali kota melakukan penguatan untuk moderasi beragama.

Jadi peran itu tidak hanya diberikan kepada Kementerian Agama, tetapi kepada semua pihak.

Terlebih tahu 2022, Presiden Joko Widodo mencanangkan sebagai tahun toleransi. Ini berangkat dari modersi beragama di seluruh instansi.

(*)

Berita Terkini