Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Cekcok dengan Menteri Tri Rismaharini, para demonstran mengklarifikasi aksinya yang menjadi viral, Rabu (13/10/2021).
Mereka mengaku tidak bermaksud menghadang kedatangan menteri.
Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi soal dugaan sengkarut masalah bantuan sosial (Bansos) di Lombok Timur.
“Kami tidak ada menolak (menteri) dan sebagainya itu, kami menerobos untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Lombok Timur," kata Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur Rohman Rofiki, saat dihubungi via telepon, Rabu (13/10/2021).
Baca juga: Mensos Cekcok dengan Pendemo saat Kunjungan ke Lombok Timur, Risma: Kamu Jangan Fitnah Aku Ya
Menurut mereka, demo yang dilakukan tidak salah alamat.
"Kami niat baik untuk sampaikan aspirasi ke Bu Menteri, supaya bongkar masalah dana bansos di Lombok Timur ini,” katanya.
Rohman menjelaskan, aksi mereka itu bertujuan memprotes penyaluran bansos di Lombok Timur.
Selama ini, mereka menyampaikan persoalan itu ke Dinas Sosial Lombok Timur, namun tidak ada tanggapan.
Mereka justru merasa dideskreditkan.
Mereka dikata-katain dengan julukan 'tuselak' yang memakan kotoran.
Baca juga: Setelah Raih Emas PON XX Papua, Huswatun Siap Bertarung di SEA Game 2022
Sehingga mereka nekat menyampaikan masalah itu langsung ke Mensos Risma.
Persoalan yang ingin disampaikan diantaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga tidak tepat sasaran.
Setelah insiden itu, ia mengaku sudah ada tidak ada masalah karena aspirasi diterima menteri.
Masalah sikap Risma yang marah, menurut Rohman, hal itu tidak menjadi soal.
Dia menyadari itu memang gaya bicara Mensos Risma.
"Kalau marah-marah itu ciri khasnya, kami apresiasi itu selama asas kebermanfaatan bagi masyarakat, bagus," katanya.
Mereka cukup puas dengan sikap Mensos Risma yang mau menerima aduan warga.
Meski tidak bisa langsung menyerahkan laporan saat itu, tapi data disampaikan melalui staf Menteri Risma.
“Kami pasti akan tindaklanjuti ini. Data-data sudah disiapkan, akan kami serahkan,” pungkasnya.
Karena rombongan menteri sudah berangkat ke lokasi lain, laporan diarahkan disampaikan melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Timur.
Kemudian akan ditindaklanjuti kementerian dan aparat terkait.
Beberapa poin yang ingin ia sampaikan langsung.
Pertama, soal BPNT yang diduga melibatkan pejabat di Lombok Timur.
Dugaannya ada pembiaran dan keterlibatan pejabat yang bermain dengan suplier sehingga BPNT yang diberikan ke masyarakat tidak layak.
“Padahal ada TKSK yang harusnya jadi pengawas bantuan ini. Tapi malah dibiarkan, mereka takut dicopot kalau bantuannya dihentikan,” katanya.
Ia ingin menteri turun tangan mengatasi sengkarut bantuan itu.
Karena jumlah penerima di Lombok Timur mencapai 192.000 orang.
Belum lagi saldo di rekening BRI yang selalu kosong, yang seharusnya mencapai Rp 10.000 per rekening.
“Bayangkan berapa yang hilang kalau dikali semua penerima manfaat,” ujarnya.
Rohman juga mempersoalkan pengalihan kunjungan menteri tersebut, yang seharusnya ke Kantor Bupati Lombok Timur.
Karena di sana mereka sudah menunggu kedatangan menteri.
Justru dialihkan ke desa yang jaraknya sekitar 25 kilometer dari Kota Selong.
“Kami sesalkan, kenapa diarahkan ke tempat itu. Itu kan suplier yang menguasai telur, beras dan sembako lain-lain untuk bantuan BPNT,” tegas Rohman.
(*)