Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak kunjung tuntas.
Pemerintah kabupaten/kota se-NTB masih lambat memperbaruai data tersebut.
Proses validasi data kemiskinan sangat berpengaruh pada penanganan kemiskinan.
Ketepatan data akan menentukan apakah bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran atau tidak.
“Itulah betapa pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini,” tegas Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2021, di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Kamis (26/8/2021).
Data tersebut, kata Rohmi, digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan.
Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.
Baca juga: Gubernur NTB Optimis Tetebatu Menang di Kompetisi Desa Wisata Dunia 2021
“Sehingga semua program yang digelontorkan pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Rohmi.
Ia menekankan, verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar.
Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota hingga desa.
“Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia,” tegasnya.
Menurutnya, apabila data valid, mereka mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota harus diingatkan agar lebih serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin.
Baik data ganda, meninggal dunia, dan tidak ada di tempat.