CPNS NTB 2021

CONTOH Soal TWK SKD CPNS, Lengkap dengan Materi yang Diujikan

Penulis: wulanndari
Editor: Wulan Kurnia Putri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Peserta mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Kemenkumham di kantor Bandan Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Sebanyak 829 peserta mengikuti SKB untuk formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol kesehatan.

5. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh perdana menteri, hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah ....

A. Presidensial
B. Parlementer
C. Perdana Menteri
D. Ekstra Parlementer
E. Konstitusiaonal

Jawaban: B

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

6. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia sembilan, kecuali. . . .

A. Mr. Achmad Soebardjo
B. Mohammad Yamin
C. Agus Salim
D. Abikusno Cokrosuyoso
E. Supomo

Jawaban: E

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila.

Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
6. H. Agus Salim (anggota)
7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)

7. Nilai - nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari - hari disebut juga ....

A. Nilai dasar
B. Nilai Fleksibilitas
C. Nilai Instrumental
D. Nilai Praksis
E. Nilai Kehidupan

Jawaban: D

Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut :

a. Nilai Dasar Pancasila atau Nilai Ideal Pancasila adalah nilai – nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai – nilai instrumental dan praxis.

b. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar / ideal dimana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam UUD 1945 danperaturan perundang – undangan lainnya.

c. Nilai Praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan / dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.

8. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal

A. Pembentukan kabinet sangat demokratis
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil
C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

Jawaban: B

9. Di bawah ini Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali

A. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1957
B. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975
C. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965
D. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
E. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1948

Jawaban: D

Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia:

1. UU No. 1 tahun 1945

2. UU No. 22 Tahun 1948

3. UU No. 44 Tahun 1950

4. UU No. 1 tahun 1957

5. UU No. 18 tahun 1965

6. UU No. 19 tahun 1965

7. UU No. 5 tahun 1974

8. UU No. 5 tahun 1979

9. UU No. 22 tahun 1999

10. UU No. 32 tahun 2004

11. UU No. 9 Tahun 2015

10. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut ..
A. custom
B. jurisprudensi
C. treaty
D. doktrin
E. adat

Jawaban: C

Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. (Wikipedia)

11. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.Merupakan bunyi Konstitusi RIS 1949 Pasal ..

A. 1 ayat 1
B. 2 ayat 1
C. 1 ayat 2
D. 2 ayat 2
E. 1 ayat

Jawaban: A

12. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah ....

A. objeknya
B. sifat instrumennya
C. strukturnya
D. cara berlakunya
E. jumlah pesertanya

Jawaban: E

Perjanjian Bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.

Perjanjian Multilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara

13. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari…

A. Soekarno
B. Syahrir
C. Amir Syarifudin
D. Mohammad Hatta
E. Agus Salim

Jawaban: D

Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara Bebas dan Aktif yang memiliki makna sebagai berikut:

Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur
Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. (guruppkn.com)

14. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah ....

A. Kapitulasi Tuntang
B. Perjanjian Linggarjati
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian San Fransisco
E. Perjanjian Kalijati

Jawaban: E

Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia.

Lainnya:

Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.

15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ...

A. Bertanya kepada Pemerintah
B. Melakukan penyelidikan
C. Melakukan perubahan terhadap RUU
D. Mengawasi jalannya pemerintahan
E. Ikut serta menetapkan APBN

Jawaban: A

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (dpr.go.id)

16. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal :

A. 28/09/2009
B. 29/09/2009
C. 30/09/2009
D. 1 Oktober 2009
E. 2 Oktober 2009

Jawaban: E

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. (Wikipedia)

17. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu:

A. Kalvinis
B. Reformis
C. Demokratis
D. Kameralis
E. Kapitalis

Jawaban: D

Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu.

Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

18. Peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan ....

A. Hayam Wuruk
B. Gajah Mada
C. Raja Pajajaran
D. Balaputradewa
E. Prabu Maharaja Linggabuana

Jawaban: A

Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit, Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali.

19. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas - batas yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari ....

A. Modernisasi
B. Demokrasi
C. Globalisasi
D. Ideologi
E. Westernisasi

Jawaban: C

20. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah ....

A. peraturan tentang perbuatan moral yan menjamin keadilan
B. peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia
C. peraturan yang bersifat memaksa
D. peraturan yang ditentukan oleh penguasa
E. peraturan yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang

Jawaban: A

Dan berikut beberapa soal dari CAT BKN tanpa kunci jawaban:

21. Kekuasaan moneter dilaksanakan oleh....

A. Bank Indonesia
B. MA
C. BPK
D. KPK
E. Kementerian Keuangan

22. Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan . . . .

A. banjir
B. baby boom
C. kemiskinan
D. drug abuse
E. tsunami

23. Berikut ini merupakan ciri hukum perdata,kecuali ....

A. mengatur masalah keluarga
B. tersangka sebagai penggugat
C. mengatur pelanggaran dan kejahatan
D. proses peradilan dari laporan pihak korban
E. korban sebagai penggugat

24. Selain menerapkan sistem cultuurstelsel di Jawa, pemerintah kolonial juga melakukan kebijakan serupa di Sumatra Barat dengan mewajibkan penduduk menanam komoditi ekspor berupa . . . .

A. kopi
B. padi
C. lada
D. tebu
E. tembakau

25. MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat ....

A. 29 Hari
B. 30 Hari
C. 40 Hari
D. 60 Hari
E. 90 Hari

(*)

(Tribunlombok.com)

Berita Terkini