Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anak merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap kekerasan, termasuk saat pandemik Covid-19.
Salah satu bentuknya, praktik perkawinan anak yang meningkat.
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat, pada akhir tahun 2020, ada 800 kasus perkawinan anak di Provinsi NTB.
Angka ini diduga masih jauh lebih banyak, karena banyak kasus perkawinan yang tidak dilaporkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyebutkan sebanyak 1 dari 9 anak perempuan terancam dikawinkan.
Mereka pun berpotensi kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan karena perkawinan anak.
Konsekuensinya, mereka terancam terjebak kemiskinan di masa depan.
Selain itu, perkawinan anak juga berisiko lebih tinggi menyebabkan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan seksual.
Baca juga: Pedagang Cilok Berjas ala Pejabat Kini Bisa Naik Mobil Dinas Wakil Ketua Dewan NTB
”Perkawinan anak dapat merenggut cita-cita anak, terutama anak perempuan,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti, dalam keterangan resminya, Kamis (29/7/2021).
Sejak 2020, Plan Indonesia mengampanyekan upaya pencegahan perkawinan anak secara nasional.
Plan menyerukan penegakan hukum perkawinan anak di Indonesia.
Sekaligus memperkuat kapasitas dan pengetahuan anak dan kaum muda tentang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi.
Memberdayakan mereka agar dapat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik melalui beberapa program seperti Let’s Talk di Mataram dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dalam webinar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2021 menegaskan, pentingnya edukasi ke semua pihak tentang tanggungjawab pemenuhan hak anak untuk mencegah perkawinan anak.
Baca juga: Nilai Ambang Batas SKD CPNS NTB 2021, Kapan Pengumuman Hasil Administrasinya?