Dua Tahun Program Zero Waste NTB Dinilai Gagal dan Hanya Slogan Kosong

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TUMPUKAN SAMPAH: Pantai Penghulu Agung, Kota Mataram, NTB dipenuhi berbagai jenis sampah, Selasa (9/2/2021).

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dua tahun berjalan, program NTB ‘Zero Waste’ yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018 dinilai gagal.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Serikat Tani Nasional (STN) NTB pun angkat bicara.

Mereka menilai, program Pemprov NTB tersebut masih sebatas slogan kosong.

”Program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata,” kata Direktur Walhi NTB Murdani, Jumat (12/2/2021).

Ditagih Bayar Martabak, Sekelompok Pria di Sumbawa Malah Aniaya Penjual Pakai Senjata Tajam

Ia menilai, hingga saat ini Pemprov NTB dan pemda kota/kabupaten di NTB masih jalan sendiri-sendiri dalam penanganan sampah.

Misalnya, lanjutnya, di Kota Bima dan Kabupaten  Bima yang hanya sebatas penganggaran program saja, namun aksi di tengah masyarakat cukup minim.  

Tonton  Juga :

”Hal ini membuat program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar dari Pemprov NTB,” katanya.

Sementara itu, Ketua STN NTB Irfan mengatakan, wajar program ‘Zero Waste’ disebut slogan kosong karena fakta di lapangan masih banyak sampah menumpuk.

Soal Penjualan Gili Tangkong, Pemprov NTB Tidak Bawa ke Ranah Hukum

"Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya, melalui siaran pers, Kamis (11/2/2021).

Adapun NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, STN NTB melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Satu buktinya, bencana banjir di Bima dan Lombok Tengah baru-baru ini, tidak saja karena kerusakan hutan, tapi banjir juga disebabkan tumpukan sampah.

Pemprov NTB terkesan berjalan sendiri. Peran bupati/wali kota di daerah hampir tidak ada.

Halaman
12

Berita Terkini