Benahi Data Kemiskinan, Bupati Sumbawa Barat Gandeng BPS

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Benahi data kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat H.Amar Nurmansyah, melakukan kerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) setempat.

Amar menekankan kepada para Kepala OPD, terutama DPM Pemdes dan Dinas Sosial untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi lapangan, yang dibantu oleh Agen Gotong Royong (AGR).

"Kita akan melakukan evaluasi terkait warga yang mendapat Program PKH dari Pemerintah Pusat. Evaluasi berawal dari Desa secara berjenjang hingga ke dinas sosial," katanya pada Rabu (16/7/2025)

Jika ditemukan ada warga yang mendapatkan bantuan Program PKH yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka ia akan menyampaikannya ke Kementerian untuk mengevaluasi sasarannya.

"Kalau ditemukan warga itu bukan kategori miskin lahi dan dianggap sudah mampu, maka mulai bulan depan mereka tidak boleh lagi mendapatkan PKH," tegasnya.

Amar mengaku banyak sekali laporan dari warga, terutama dari para AGR yang beberapa warga yang saat ini tetap mendapat bantuan Program PKH namun mereka sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu tentu dapat menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat.

"Jadi untuk mendapatkan data yang valid terkait kemiskinan di KSB, maka kita berkolaborasi dengan BPS KSB dalam rangka mendukung program ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi berbasis Kepala Keluarga (KK)," pungkasnya.

Baca juga: 2 Pria di Mataram Ditangkap Atas Kasus Pencurian Barang di Tempat Bekerja

Sementara itu Kepala BPS Ni Ketut Alein Rahayu Hendrayani, menyambut baik rencana pemerintah daerah KSB untuk berkolaborasi dengan pihaknya memvalidasi data kemiskinan agar sinkron.

"Bagus itu, agar kita tidak beda datanya dengan pemerintah daerah, jadi sasaran program bisa tersalurkan dengan tepat," ujar Alein

Alein menjelaskan saat ini memang pemerintah pusat sudah menyarankan dengan satu data dengan pemerintah daerah.

"Memang sudah dicanangkan itu oleh pemerintah pusat, jadi tepat sudah apa yang direncanakan oleh Pemda," tutupnya.

(*)