Sekolah Rakyat di NTB

225 Siswa Diterima di Sekolah Rakyat Tahap Pertama di NTB, Butuh Anggaran Rp10 Miliar Lebih

Tahap pertama ini sebanyak 53 orang calon siswa masih berstatus cadangan untuk jenjang SMP pada progam Sekolah Rakyat di NTB

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
RIBUNLOMBOK.COM/ ROBBY FIRMANSYAH
SEKOLAH RAKYAT - Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman ditemui, Rabu (11/6/2025). Ia mengatakan tahap pertama Sekolah Rakyat di buka di Lombok Timur dan Lombok Barat.  

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Sosial (Kemensos) memulai progam Sekolah Rakyat pada Juni 2025 mendatang, tahap pertama ini sebanyak 225 siswa akan diterima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman mengatakan, pada tahap pertama ini 100 siswa jenjang SMP dan 125 siswa jenjang SMA bakal diterima di Sekolah Rakyat.

"Tahap satu ada dua titik satu di Sentra Paramita Kemensos ada empat rombel satu rombel 25 itu untuk SMP semua. Untuk yang di ajukan provinsi di Akper Lombok Timur itu lima rombel jadi 125 rombel," kata Rohman, Rabu (11/6/2025).

Tahap pertama ini sebanyak 53 orang calon siswa masih berstatus cadangan untuk jenjang SMP, sehingga pemerintah akan mengajukan untuk mendaftar ke sekolah reguler namun seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah.

Rohman mengatakan khusus tahap pertama ini jenjang SMP untuk warga Kabupaten Lombok Barat, sementara untuk jenjang SMA untuk warga Lombok Timur.

Baca juga: Pemkab Lombok Tengah Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat, Kirim Dokumen ke Pusat Pekan Depan

Dia mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap siswanya senilai Rp 48 juta per tahun, artinya di tahap pertama ini membutuhkan anggaran Rp 10,8 miliar untuk memenuhi kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat.

"Semua ini akan ditanggung, Ini harusnya sujud syukur, ini pengeluaran orang miskin untuk pendidikan di zerokan (kosongkan) oleh Presiden Prabowo," jelas Rohman.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk urusan guru sampai dengan kurikulum itu, diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) sementara untuk rehab bangunan milik Kemensos untuk bangunan sekolah oleh Kementerian PUPR.

Kurikulum di Sekolah Rakyat ini sama dengan sekolah reguler, tetapi ada tambahan pendidikan karakter menyangkut keagamaan, mental, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan.

Rohman berharap Sekolah Rakyat ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, bukan hanya tahun pertama ini saja.

Ia juga mengatakan beberapa kabupaten di NTB sudah menyiapkan lahan untuk pendirian sekolah rakyat, diantaranya Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah serta Bima. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved