Berita Haji NTB

Pembagian Jemaah Haji ke Armuzna Tidak Lagi Berbasis Kloter, Pemkot Mataram Intensifkan Pemantauan

Pengawasan intens juga dilakukan saat JCH  berada di tenda-tenda Arafah maupun saat bergerak menuju Muzdalifah

Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Idham Khalid
Dok. Media Center Haji Kemenag
UMRAH WAJIB - Jemaah haji melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (28/5/2025). Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Mataram hingga kini terus dilakukan pemantauan ketat. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Kondisi perjalanan Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Mataram hingga kini terus dilakukan pemantauan ketat oleh Pemkot Mataram bersama dengan Kemenag Kota Mataram.

Pemantauan intensif mengingat distribusi jemaah haji menuju Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tidak lagi berbasis kloter, melainkan berbasis syarikah (perusahaan penyedia layanan).

“Kita terus memantau dari grup WhatsApp yang ada, bersama IPHI, Kemenag, dan Kakanwil yang langsung menjadi pengawas haji disana,” ucap Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, setelah dikonfirmasi Senin (2/6/2025).

Pengawasan intens juga dilakukan saat JCH  berada di tenda-tenda Arafah maupun saat bergerak menuju Muzdalifah.

“Lalu kemudian tenda-tenda yang di Mina, itu kemungkinan antar satu kloter dengan kloter lainnya akan terpisah karena berbasis syarikah,” katanya.

Baca juga: Segera Mundur dari Jabatan Sekda NTB, Lalu Gita Beberkan Kriteria Calon Pengganti

Martawang menjelaskan, kebijakan terbaru dari Kementerian Agama yang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi memungkinkan terjadinya perpindahan jemaah yang terpisah.

“Misalnya, suami dengan istri, atau orang tua dengan anaknya yang butuh pendampingan, itu sudah secara bertahap diurai atau dipertemukan. Kalau sudah mereka ketemu, itu bisa berpindah hotelnya. Ini akan lebih membantu kemungkinan yang terjadi ketika jemaah haji berpindah dari Mekkah ke Armuzna,” jelasnya.

Salah satu masalah krusial yang masih dihadapi adalah terkait nusuk. Martawang mengakui bahwa masih ada jemaah haji yang belum menerima nusuk.

Di mana yang menjadi persoalan mengingat ketatnya pengawasan di Masjidil Haram dan akan mempengaruhi proses memasuki Armuzna. Ia tidak menyebutkan angka pasti jemaah yang belum menerima nusuk atau kartu identitas digital, karena jumlahnya terus bergerak.

“Sudah berkurang dari 40 persen yang lalu. Yang penting semua sudah langsung ditangani oleh petugas di situ dan menjadi atensi khusus pengawas haji,” ucapnya.

Menurut Martawang, persoalan nusuk ini bisa diselesaikan jika jemaah haji lebih “melek” teknologi dengan menggunakan aplikasi nusuk secara daring (online). 

Akan tetapi, ia menyadari bahwa ada juga jemaah haji yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi melalui smartphone.

“Nah itu yang oleh petugas haji diupayakan maksimal untuk bisa dipenuhi ketersediaan nusuk yang tidak berbasis teknologi informasi,” jelasnya.

Martawang juga telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Kanwil Kemenag NTB yang saat ini berada di Mekkah. Koordinasi ini dilanjutkan dengan pihak Dakkar Mekkah dan kunjungan langsung ke jemaah haji di kloter 9.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved