Komisi IX DPR RI Dengar 'Curhatan' Pemprov NTB soal Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (28/5/2025). 

Para legislator yang bekerkantor di Senayan, Jakrta itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan di sini. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menyampaikan, dia sudah mendengar beberapa keluhan pemerintah daerah terkait kondisi sarana dan prasarana kesehatan di NTB. 

Dia mengatakan, beberapa persoalan tersebut membutuhkan bantuan pemerintah pusat agar penyelesaiannya bisa segera dilakukan, terlebih Presiden Prabowo saat ini konsen terhadap pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. 

"Nanti kita coba evaluasi itu untuk kita periortaskan daerahnya, karena sangat mempengaruhi keberhasilan dari program pemerintah pusat," kata Sari.

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, salah satu yang paling banyak dikeluhkan ialah soal infrastruktur di Puskesmas, padahal ini menjadi ujung tombak keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis. 

"Salah satunya internet, ini menjadi penting untuk mempermudah koordinasi, beberapa daerah di NTB masih banyak yang kesulitan internet ini akan menjadi penghambat karena sekarang semuanya digital," ucap Sari. 

Baca juga: Anggota DPR RI Fauzan Khalid Siap Fasilitasi Panitia Pembentukan PPS di Mataram

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi perioritas pemerintah pusat, dia berharap kedepannya ada bantuan pusat untuk peningkatan kompetensi dokter dan perawat di daerah. 

Selain itu peningkatan kualitas rumah sakit juga akan sejalan dengan meningkatnya kualitas SDM nanti. Pemerintah daerah juga harus berkontribusi untuk peningkatan kualitas SDM ini, tidak hanya menunggu uluran tangan pemerintah pusat. 

Sari juga menyoroti soal banyaknya SMK yang tidak selaras dengan perkembangan industri di NTB, ini juga menjadi penyebab banyaknya lulusan sekolah kejuruan itu menganggur. 

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menyambut baik rencana pemerintah pusat itu, apalagi soal pembangunan fasilitas kesehatan di kawasan pariwisata. 

"Kita ini destinasi pariwisata berkelas dunia sebagaimana Inpres nomor 16 tahun 2005 itu berkewajiban mendukung pariwisata, Kementerian Kesehatan membangun fasilitas kesehatan itu yang di suarakan agar Puskesmas lebih memadai," katanya. 

Gita menyampaikan NTB punya pengalaman buruk tahun 2012 lalu, dimana Wakil Menteri ESDM meninggal dunia saat mendaki di Gunung Tambora karena saat itu tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai di sekitar sana. 

Dia berharap dengan adanya dukungan ini bisa mewujudkan mimpi NTB untuk membangun pariwisata berkelas dunia. 

(*)