Tinjau Warga Terdampak KEK Mandalika, DPR RI Dorong Pembangunan Kampung Nelayan Modern

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meninjau tempat tinggal warga terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di kampung nelayan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin (5/5/2025). Hal itu dilakukan untuk mendengar secara langsung keluhan dan persoalan yang dialami warga. 

"Tadi saya komunikasi langsung dengan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui staf khususnya. Saya sampaikan di sini banyak masyarakat yang terdampak proyek Mandalika," kata anggota BAM DPR RI, Kawendra Lukistian, kepada awak media. 

Ia menjelaskan, keluhan itu langsung mereka sampaikan ke kementerian terkait. Ia menjelaskan, solusi terdekat yang dapat didistribusikan saat ini adalah Kampung Nelayan Modern (Kalamo). 

"Kira-kira dari kementerian apa program yang bisa didorong. Dan teman-teman tadi ada program adalah Kalamo. Jadi ini nanti akan disupport oleh Kementerian Kelautan," ujarnya. 

Menurutnya, program ini nantinya akan mempersiapkan mulai dari tempat tinggal, pasar hingga tempat kebutuhan lainnya. Lukistian pun mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan kepada seluruh warga. 

"Seperti tempat tinggalnya atau jual belinya. Yang penting diajukan saja datanya tinggal didetailkan, tinggal kita sampaikan ke kementerian," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, untuk lokasi program itu saat ini masih ditelusuri. Kader muda Partai Gerindra ini menyebut, penanganan kasus ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dengan begitu, hasil yang diperoleh akan mampu memberikan yang terbaik pada warga. 

"Untuk lokasi nanti yang jelas harus lahan milik negara, sejauh ini banyaknya lahan negara. Dan tentu misalkan sudah ada kolaborasi seperti itu harus lintas sektor. Nanti untuk support nelayan ada dari KKP, untuk keabsahan lahannya kita koordinasi dengan ATR/BPN," bebernya. 

Tanggapan Pihak ITDC

General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi Nugroho turut mengapresiasi rencana program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Menurutnya, program itu menunjukkan perlunya koordinasi lintas sektor agar penataan kampung nelayan tidak lepas dari pengembangan kawasan.

"Oleh karena itu ini membutuhkan penanganan lintas sektoral. Jadi pengembangan itu tetap diselaraskan dengan pengembangan KEK. Karena di sana ada tetap kampung nelayan, di sebelah sana juga kami kembangkan beberapa usaha," tegas Wahyu.

Baca juga: 4 Crane Dipasang untuk Evakuasi Balap GT World Challenge Asia 2025 Seri Mandalika

Wahyu menegaskan, ITDC tidak bisa bekerja sendiri dalam penataan kampung nelayan tersebut. Ia mengajak pemerintah daerah, baik Pemprov NTB maupun Pemkab Lombok Tengah, untuk ikut terlibat. 

Oleh karena itu, pihaknya sangat apresiasi adanya kedatangan BAM DPR RI ini sehingga seluruh stakeholder ini mampu berkolaborasi.

"Pembahasan tidak berhenti di kunjungan itu saja. Pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan DPR RI untuk merancang konsep penataan yang menyeluruh dan melibatkan masyarakat. Kalau kami ini kan harus ada pembicaraan lebih lanjut. Kita perlu konsep yang bottom up ya. Kita tidak bisa ujug-ujug, harus terintegrasi dengan wilayah sekitar," imbuhnya.

Bahkan, diakui Wahyu, ITDC menyatakan telah menyiapkan lahan khusus bagi kampung nelayan terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Namun, lahan yang direncanakan untuk kampung nelayan bukan milik ITDC, sehingga memerlukan kerja sama lintas instansi agar penataan sejalan dengan rencana induk KEK Mandalika.

(*)