Kader PDIP Absen di Retret, Sekjen Gerindra Pastikan Hubungan Prabowo dan Megawati Tetap Baik

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dipastikan tetap baik-baik saja, meskipun ada sejumlah kepala daerah dari kader PDIP yang tidak mengikuti retret Akmil di Magelang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat menanggapi arahan Megawati yang meminta kepala daerah PDIP untuk menunda kehadirannya dalam retret tersebut.

"Saya kira enggak (merusak hubungan). Saya kira hubungannya baik," ujar Muzani, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2/2025), dilansir Kompas.com.

Muzani mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketidakhadiran kepala daerah PDIP tersebut.

Muzani mengatakan, dia baru membaca berita dan mendapat cerita dari Kemendagri saja mengenai hal tersebut.

"Oh saya belum tahu. Saya baru baca berita tapi saya belum dapat cerita dari Kementerian Dalam Negeri," tambah dia.

Muzani kemudian menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri tetap dalam kondisi yang baik.

"Setahu saya baik-baik saja," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, retret kepala daerah yang berlangsung antara 21 hingga 28 Februari 2025 ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Namun, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan agar para kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah menunda mengikuti kegiatan tersebut.

Megawati bahkan meminta kepala daerah yang sudah berada di lokasi retret untuk menghentikan kegiatan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa sebanyak 503 kepala daerah mengikuti program retret Akmil di Magelang.

Dari jumlah tersebut, 97 di antaranya merupakan kader PDIP.

Tercatat, 51 kepala daerah PDIP sudah hadir sejak hari pertama, sementara sisanya, 46 kepala daerah, masih belum bergabung.
 
 "51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah."

"Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.