Efisiensi Anggaran: Kementerian PU Hapus Perjalanan Dinas dan Batalkan Pembelian Alat Baru

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memutuskan untuk menghapus 10 kegiatan, termasuk perjalanan dinas, acara seremonial, hingga rapat koordinasi, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang  diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Rabu (12/2/2025).

Menurut Dody, efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada 10 program kerja Kementerian PU, yang meliputi pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang tidak menjadi prioritas.

"Efisiensi anggaran dimaksud berimplikasi pada 10 program kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak prioritas," kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa anggaran awal Kementerian PU tahun ini mencapai Rp 110,95 triliun, namun dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp 29,57 triliun.

Menteri PU merinci bahwa 10 kegiatan yang dihentikan tersebut termasuk pembatalan proyek fisik SYC baru dan MYC baru yang didanai dari rupiah murni.

Selain itu, pembelian alat baru juga dibatalkan, dan Kementerian PU memilih untuk mengoptimalkan penggunaan alat berat yang sudah ada.

"Penggunaan dana tanggal darurat yang lebih selektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri secara sangat selektif, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office," jelas Dody.

Selanjutnya, Kementerian PU juga meniadakan kegiatan seremonial antara lain Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia. Dody juga kedepan Kementerian PU akan meniadakan rakor, rapat, diseminasi secara offline. 

"Semua akan kami lakukan secara online," tegasnya.

Kementerian PU juga akan menghapus belanja kehumasan yang tidak dianggap prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, dan seminar kit.

Selain itu, akan ada efisiensi dalam belanja operasional, pemeliharaan dan perawatan layanan perkantoran, serta sewa kendaraan.

Terakhir, efisiensi belanja non operasional meliputi honor, output kegiatan, jasa konsultan dan kajian analisa.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Efisiensi Anggaran di Kementerian PUPR Hapus Kegiatan Termasuk Perjalanan Dinas