APBD NTB

Fitra NTB: Pembahasan APBD 2025 Lebih Cepat Tapi Terkesan Dipaksakan Akibat Residu Pemilu

APBD NTB semestinya disusun secara transparan dan partisipatif untuk memastikan setiap rupiah pajak dan pungutan lain yang dipungut dari rakyat.

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM/SIRTUPILLAILI
POLEMIK APBD: Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB Ramli Ernanda, dalam acara diskusi, di Mataram, Kamis (30/1/2025). Fitra NTB memberikan sejumlah catatan terkait pembahasan APBD NTB tahun 2025. 

7) Menarik investasi Rp 200 triliun – Rp 300 triliun selama lima tahun serta membantu permodalan dan jaringan pasar bagi UMKM dan industri kreatif.

8) Menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru di dalam dan luar negeri, membangun skil center berstandar Internasional.

9) Bantuan operasional untuk Ponpes, Sekolah non Islam, sekolah non-formal dan PKBM serta bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, marbot, guru ngaji dan pemangku adat, dan

10) Menjadikan program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo-Gibran sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Selain hal tersebut, tahun 2025 juga menjadi awal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) atau lebih dikenal masyarakat dengan Makan Siang Gratis untuk anak-anak sekolah. 

Menurut Fitra NTB, beban anggaran jumbo untuk program nasional ini juga akan daerah untuk berkontribusi melalui APBD, dan setidaknya akan berdampak pada kemungkinan pemangkasan transfer ke daerah dan Desa (TKDD). 

"Pemangkasan transfer tersebut akan sangat berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer, termasuk NTB," katanya.

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved