Komisi I DPRD Lombok Tengah Turun Monev Jelang Pilkades Serentak, Temukan Beberapa Persoalan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Komisi I DPRD Lombok Tengah turun melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 24 desa pada 26 Februari 2025.

Monev ini dilakukan komisi I pada Selasa (15/1/2025). Dimulai dari Desa Prabu, Kecamatan Pujut, kemudian dilanjutkan ke Desa Beleke Daye di Praya Timur.

Kemudian bergeser ke Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria dan berakhir di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pemekaran desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta memantau kesiapan pelaksanaan pilkades, pemekaran desa serta validitas data dan koordinasi antarpihak terkait.

Menurutnya, tahapan pilkades di 24 desa berjalan cukup baik. Komisi I DPRD menekankan kepada panitia agar semua warga dipastikan masuk daftar pemilih tetap (DPT).

"Proses penyusunan DPT pilkades di masing-masing desa tetap diproses sesuai tahapan. Ada juga panitia yang mengusulkan supaya insentif petugas panitia pilkades bisa ditingkatkan," imbuhnya.

Baca juga: Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Hadiri Pujawali Umat Hindu di Pura Prajahita Praya

Meski demikian terdapat beberapa persoalan yang pihaknya temukan terkait persiapan dan kesiapan panitia.

"Beban kerja yang tinggi, potensi masalah dan jumlah DPT yang berKTP tapi tidak punya hak memilih. Hal tersebut menjadi catatan dan akan di bawa dalam RDP oleh Komisi I. Secara umum dengan kendala dan keadaan yang ada, panitia pemilihan dan perangkat desa, nampak semangat menyambut suksesi di masing-masing wilayah," ungkap ketua NasDem Lombok Tengah ini. 

Dikatakannya, terdapat pula catatan lain mulai dari kesesuaian dan ketepatan anggaran juga menjadi perhatian bersama. 

Termasuk pula pemandangan sepanjang jalan, dari satu desa ke desa lainnya, melintasi kecamatan menuju kecamatan lainnya. 

"Saya secara pribadi melihat masih banyak yang harus di benahi dan membutuhkan satu sikap tegas dan disiplin tinggi untuk menata kawasan secara baik. Dari sepanjang bandara menuju kawasan Kuta, kemudian naik ke arah barat kemudian belok menuju desa Prabu. Soal sampah dan kerapian jalan menjadi hal yang mencolok," beber Ahmad. 

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) karena ada beberapa desa pemekaran yang baru pertama melaksanakan pilkades.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait juga agar pilkades di Lombok Tengah berjalan kondusif," pungkasnya.