Pembangunan Wilayah Timur hingga Penambahan Sarpas RS, Jadi Program Prioritas Mohan Roliskana

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram secara resmi menetapkan pasangan Mohan Roliskana dan Mujiburrahman (Mohan-Mujib) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih pada Pilkada 2024 lalu.

Penetapan ini berlangsung di Hotel Lombok Raya yang dihadiri pula oleh sejumlah ketua partai pengusung, Kamis (9/1/2025)

Kepada TribunnLombok.com, Mohan Roliskana membeberkan sederet program prioritas pada APBD yang telah disepakati sesuai hasil mandatoring spending.

“Sekarang pemanfaatannya (APBD)) memang tentu yang sesuai dengan mandatoring spending yang harus dan tidak boleh kita gugat persentainya,” ucap Mohan.

Adapun lanjut dia, untuk kegiatan lain yang bersumber dari APBD ini sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Mohan-Mujib yang tertunda pada periode sebelumnya.

“Termasuk yang akan dilaksanakan 2025, itu kita arahkan disitu meskipun porsinya tidak terlalu besar, misalnya penyempurnaan penataan infrastruktur,” ungkapnya.

Kemudian lanjut dia, fokus kegiatan ke depan adalah perimbangan pembangunan antar wilayah, pembangunan di Kota Mataram ke depan akan difokuskan di wilayah bagian timur.

Selain itu, Pemkot juga berupaya untuk memperkuat sektor kesehatan, termasuk juga untuk melengkapi fasilitas rumah sakit yang ada saat ini.

Pemkot lanjut Mohan, juga telah mepersiapkan anggaran DTT untuk situasi tidak terduga, 

“Karena seperti sekarang ada visur HMPV, dan ini kita belum tau seperti apa ke depan, tapi kita sudah prepare apabila ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita mengambil tindakan preventif,” imbuhnya.

“Termasuk yang besar (anggarannya) pembangunan awal dari Kantor Wali Kota, dan itu untuk beberapa tahun kedepan kita akan bangun bertahap,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyebutkan, total APBD sebesar Rp1,9 triliun nantinya akan digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan

“Yang menyebabkan adanya pergeseran kegiatan seperti pemenuhan SPN dan itu disepakati dan lengkapi hingga dikirim kembali pada tanggal 29 Desember 2024 lalu,” kata Malik.

Penambahan ini lanjut dia, juga sudah sesuai dengan mandatoring spending hasil evaluasi Gubernur.