Pj Gubernur NTB Hassanudin Dievaluasi Pekan Depan, Kemiskinan Ekstrem Masih Jadi PR

Materi evaluasi Pj Gubernur NTB sama dengan sebelumnya seperti situasi usai Pilkada 2024 hingga kondisi inflasi serta pelaksanaan program prioritas

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
Pj Gubernur NTB Hassanudin. Materi evaluasi Pj Gubernur NTB sama dengan sebelumnya seperti situasi usai Pilkada 2024 hingga kondisi inflasi serta pelaksanaan program prioritas. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengevaluasi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara (NTB) Hassanudin, Kamis (9/1/2025) pekan depan.

Evaluasi ini merupakan yang kedua sejak Hassanudin menggantikan Lalu Gita Ariadi yang kembali menjadi Sekretaris Daerah.

Asisten I Setda Provinsi NTB Fathurrahman mengatakan materi evaluasi Pj Gubernur sama dengan sebelumnya seperti situasi usai Pilkada 2024.

"Nanti akan melaporkan hal-hal yang menjadi fokus pemerintah pusat seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan sebagainya," kata Fathurrahman.

Baca juga: Anggota Dewan Sebut APBD NTB 2025 Tak Berkualitas, Mau Tangani Kemiskinan Malah Bangun Embung

Fathurrahman mengatakan salah satu pekerjaan rumah Pj Gubernur yang belum selesai adalah kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2024, Pemprov NTB ditargetkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol.

Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 66 NTB, Hassanudin menyampaikan angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat 12,91 persen atau 709,01 ribu jiwa.

Menurun sebesar 42,22 ribu dibandingkan Maret 2023.

Sementara kemiskinan ekstrem tercatat 2,06 persen pada September 2024 turun 0,58 persen dari Januari 2024.

"Kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi, tetapi saling berkaitan seluruh hal-hal yang berkaitan untuk menuntaskan menjadi nol memang sesuatu hal yang harus dilakukan dengan pola-pola masif," kata Fathurrahman.

Demikian juga dengan insiden pembacokan peserta kampanye Pilkada di Kota Bima sebagai evaluasi keamanan dan kondusivitas daerah. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved