Anggota DPR RI Dapil NTB 1 Sebut Kebijakan Prabowo Naikkan HPP Gabah dan Jagung Kado Akhir Tahun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, menyambut baik rencana Presiden Prabowo untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kg dan jagung menjadi Rp5.500 per kg.

Kebijakan ini, kata Johan, merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertanian, termasuk di NTB.

"Ini adalah kado akhir tahun yang indah untuk petani Indonesia dari pak Presiden Prabowo," kata Johan dalam rilis resminya Selasa (31/12/2024).

Sebagai bentuk dukungan, Johan memberikan beberapa catatan penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan.

Pertama, anggaran dan keberlanjutan pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung peningkatan HPP ini.

"Tanpa subsidi yang cukup, kebijakan ini berisiko menjadi beban bagi anggaran negara atau bahkan tidak terlaksana dengan baik," ungkap politisi asal sumbawa ini.

Kemudian pengawasan dan distribusi serta implementasi kebijakan ini harus diawasi dengan ketat, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti spekulasi harga di tingkat perantara.

Anggota Komisi IV DPR Ri ini mengingatkan [emerintah agar memperbaiki mekanisme distribusi sehingga petani benar-benar menerima manfaat yang dijanjikan.

"Ketiga, dampak terhadap pasar dan konsumen kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan pasar. Harga beli yang tinggi di tingkat petani jangan sampai menyebabkan lonjakan harga di tingkat konsumen, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi,” katanya.

Keempat, fokus pada infrastruktur pertanian terakhir. Johan juga menyampaikan, untuk memperkuat daya saing petani di pasar domestik maupun internasional, selain menaikkan HPP, pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, akses bibit unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.

"Kebijakan ini berpotensi menjadi game-changer bagi sektor pertanian Indonesia jika dilaksanakan dengan strategi yang matang. Kami di Komisi IV DPR RI siap mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, namun kami juga akan memastikan bahwa implementasinya benar-benar berpihak kepada para petani dan tidak memberatkan masyarakat umum," tandasnya.