Politik NTB 2024: Bubarnya Pasangan Petahana Zul-Rohmi, Mantan Dubes Terpilih Jadi Gubernur

Bahkan pasangan ini menjadi yang pertama menggelar deklarasi sebagai pasangan yang akan maju di Pilgub NTB. Sementara pentang lainnya mantan Dubes Indonesia untuk Turki masih melakukan penjajakan nama calon Wakil Gubernur pada saat itu.

2. Berebut Tiket Partai Politik 

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ramai-ramai mendaftar ke partai politik, untuk mendapatkan surat B1KWK sebagai persyaratan mendaftar di KPU NTB.

Tim pemenangan bergerilya mulai daftar di tingkat daerah hingga loby ditingkat pusat, pada saat itu nama calon kepala daerah mulai mengerucut ke empat pasangan calon.

Pertama Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin (Rohmi-Firin), Zulkieflimansyah dan H Suhaili Fadhil Tohir  (Zul-Uhel), Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), serta H Lalu Gita Ariadi dan Sukiman Azmi (Gasman).

Pasangan Iqbal-Dinda sudah didukung oleh sejumlah partai politik, sementara Rohmi-Firin berjuang mendapatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melengkapi jumlah kursia.

Zul-Uhel sudah aman dengan tiga partai pengusung yaitu PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sementara Gita-Sukiman masih berjuang mendapatkan partai pengusung.

Setelah dinamika yang panjang, Rohmi-Firin resmi mendapatkan dukungan dari PKB pada saat itu.

Ketua DPW PKB NTB Lalu Hardian Irfani mengatakan, komposisi duet Rohmi-Firin ini merupakan perpaduan dua organisasi masyarakat (ormas) yang ada di NTB. Rohmi dengan NWDI serta Musyafirin dengan Nahdlatul Ulama jadi alasan partai besutan Muhaimin Iskandar itu mendukung Rohmi.

"Jadi pasangan ini paket komplit perpaduan kekuatan dua ormas Islam yang ada di NTB," kata Miq Ari, saat dihubungi TribunLombok.com, Jumat (2/8/2024).

Namun pasangan Gita-Sukiman tak kunjung mendapatkan dukungan parpol, bahkan parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB pada saat itu sudah melabuhkan dukungan ke tiga paslon.

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi membuat pasangan Gasman bisa bernapas panjang pada saat itu, MK membolehkan partai non seat (tanpa kursi) mencalonkan kepala daerah pilihannya dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Dalam keputusan KPU NTB Nomor 66 Tahun 2024 tentang syarat minimal perolehan suara sah partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur khusus di NTB sebesar 8,5 persen atau 262.378 dari akumulasi suara sah.

NTB sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 ini, memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu lalu sebesar 3,9 juta lebih pemilih.

3. Kandasnya Pasangan Gita-Sukiman