Pemerintah Lombok Timur Akui Tantangan Besar Penuhi Kebutuhan Difabel

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR  - Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan kaum difabel, terutama dalam penyediaan alat bantu yang mendukung keterbatasan fisik mereka.

Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala utama, sehingga dukungan dari pihak ketiga, seperti perusahaan swasta dan NGO pemerhati sosial, sangat dibutuhkan.

Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Timur, Muhammad Isnaini, menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemda belum mampu menyediakan kebutuhan dasar secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.

“Kita akui memang sampai saat ini kita belum bisa memenuhi kebutuhan difabel, ini masih jauh dari harapan,” ucap Isnaini, Minggu (15/12/2024).

Menurut Isnaini, kaum difabel membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan yang mereka miliki.

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti alat bantu mobilisasi, dukungan fasilitasi kebutuhan hidup, hingga program pemberdayaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Baca juga: Dua Orang Kembali Melapor Dugaan Pelecehan Seksual oleh Agus Pria Disabilitas di Mataram

Namun, Isnaini mengakui bahwa penyediaan alat bantu seperti kursi roda dan kaki palsu masih belum mencukupi. Selain itu, pengadaan alat-alat tersebut juga terkendala oleh biaya yang relatif mahal dan belum tersedianya fasilitas produksi lokal.

Dalam kondisi ini, Pemda Lombok Timur masih sangat bergantung pada bantuan pihak ketiga, khususnya NGO yang bergerak di bidang sosial, untuk mengatasi kekurangan tersebut.

“Kaitannya dengan kebutuhan itu memang Pemda tidak bisa bergerak sendiri, butuh suport dari segala aspek,” katanya.

Isnaini menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara lebih optimal.

“Ini (Kebutuhan dasar) sangat kurang karena ada perlakuan spesifik yang mereka butuhkan. Seperti kaki buntung kita di sini tidak punya pabrik kaki palsu, dan biaya untuk pengadaannya relatif mahal, begitupun dengan hal hal yang lain dan itu beda beda harganya,” sebutnya.

Meski menghadapi keterbatasan, Pemda memastikan bahwa jaminan kesehatan bagi kaum difabel menjadi prioritas utama. Program seperti Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan fasilitas BPJS diberikan kepada difabel yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Seperti program PKH itu kan ada komponen, salah satunya diutamakan untuk difabel dan lansia,” kata Isnaini.

Pemerintah Lombok Timur berharap adanya dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian yang layak bagi kaum difabel.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga mereka mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik dan setara di tengah masyarakat.

(*)