Unggul di Quick Count, Iqbal-Dinda Siapkan Transisi Kepemimpinan dan Program 100 Hari

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), memenangkan kontestasi politik Pemilihan Gubernur NTB berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Berkat perolehan tersebut Juru bicara tim pemenangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan pihaknya mulai memikirkan transisi kepemimpinan di Pemerintah Provinsi NTB.

"Kami sudah memikirkan hal-hal apapun yang nantinya akan memperlancar dari Pj Gubernur NTB, dalam dua tiga hari kedepan kami akan siapkan konsepnya," kata Adhar, ditemui di Posko Pemenangan Iqbal-Dinda, Jumat (29/11/2024).

Adhar mengatakan, transisi kepemimpinan tersebut tentunya nanti akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, hal tersebut untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah di NTB dengan visi-misi Iqbal-Dinda.

"Saya kira kita akan mencoba menata itu, kandidat kami tidak akan membiarkan proses ini dengan tidak membangun komunikasi," jelasnya.

Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB itu mengatakan, Iqbal-Dinda tetap mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya.

Selain menyiapkan proses transisi kepemimpinan, Iqbal-Dinda juga nantinya akan menyiapkan program 100 hari kepemimpinan mereka dalam memimpin NTB.

Baca juga: Unggul Sementara Hasil Quick Count, Lalu Iqbal Menangis Lihat Basis Dukungan dari Kelompok Marginal

Sebelumnya dalam wawancara ekslusif bersama TribunLombok.com, Calon Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hal pertama yang nantinya dilakukan adalah mereformasi birokrasi ditatanan Pemerintah NTB.

"Seperti janji saya akan menerapkan meritokrasi sejak awal," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan meritokrasi yang dimaksud menempatkan orang-orang di pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, menurutnya selama ini banyak pejabat yang memiliki kemampuan baik namun tidak bisa mendapatkan jabatan startegis karena tersandera politik.