Sejarah Hari Oeang Republik Indonesia dan Tantangan di Era Digital 

ORI Djokjakarta dan ORI Daerah atau ORIDA di masa awal-awal kemerdekaan yang penuh tantangan.

Beberapa kali Ibukota Republik berpindah tempat, dari Jakarta ke Yogyakarta, dan ketika Yogyakarta diduduki muncul Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.

Selain dicetak di Jakarta, ORI juga sempat dicetak di Yogyakarta ketika terjadi perpindahan sementara ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946 -1948 sebagai akibat serbuan gencar Belanda ke Jakarta.

Oleh karena itu, pada ORI nominal Rp25,- tahun 1947 tertulis kota Djokjakarta yang mengacu pada kota tempat pencetakan uang dan tanggal penerbitan uang.

Karena sulitnya mengedarkan ORI ke wilayah tertentu, beberapa pemerintah daerah berinisiatif meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan mata uang sendiri yang berlaku terbatas di daerah tersebut dan bersifat sementara yang disebut dengan ORI Daerah atau ORIDA.

Meskipun munculnya ORIDA sebenarnya kurang pas bagi Indonesia sebagai kesatuan fiskal, situasi yang tidak ideal pada saat itu membuat pemerintah pusat menyetujui terbitnya beberapa ORIDA.

ORIDA ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan uang tunai yang beredar sekaligus mencegah penggunaan mata uang terbitan Belanda dan Jepang.

ORIDA yang sempat terbit pada saat itu antara lain ORIPSU di Sumatera Utara, ORITA di Tapanuli, ORIDABS di Banten, ORIBA di Banda Aceh, dan beberapa ORIDA lain.

ORIDA pertama di Indonesia adalah ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) dengan emisi pertama tertanggal 11 April 1947.

Adapun ORIDA pertama di pulau Jawa adalah ORIDA Banten dengan emisi tertanggal 15 Desember 1947.

Saat agresi militer Belanda I melanda Sumatera, kegiatan pencetakan ORIPS dipindah dari Tapanuli ke Bukittinggi, hal ini dilakukan untuk menghindari penguasaan mesin-mesin percetakan uang oleh tentara Belanda.

Dari Bukittinggi, percetakan uang ini mampu menyuplai kebutuhan ORIPS di berbagai wilayah di Sumatera.

Salah satu hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Kemudian dibentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan beberapa negara bagian di beberapa wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Belanda.

Sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 1 Januari 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federal.