Soal Hosting Fee MotoGP Mandalika, Pathul Bahri Sebut Harus Disepakati dengan DPRD

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri angkat bicara terkait polemik hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang belum ada solusi hingga saat ini. 

Lalu Pathul menjelaskan, hosting fee ini tentu harus menjadi satu kesepakatan bersama dengan anggota DPRD Lombok Tengah.

Lebih-lebih hosting fee ini menyangkut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini juga harus diketahui oleh rekan- rekan dewan karena ada kaitannya dengan APBD kita kan tidak boleh kita sembarangan," tegasnya saat dikonfirmasi Tribun Lombok di Praya, Selasa (3/9/2024).

Lalu Pathul mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah pernah diundang oleh kementerian untuk berdiskusi membahas hostig fee.

"Saya audah diundang Menteri Pariwisata RI terkait hosting fee ini, tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjutnya," terang Lalu Pathul. 

Lebih lanjut Lalu Pathul menyebutkan, pembayaran hosting fee MotoGP sendiri diminta dilakukan dari patungan pemda di NTB. Mengingat hosting fee itu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah pusat. 

Hingga saat ini, pihaknya mengakui belum ada pembahasan lanjutan dari persoalan tersebut.

Menurut Pathul, perlu diskusi lebih panjang bersama semua pihak terkait hal itu. Terutama untuk bersama-sama menyukseskan MotoGP 2024 di Mandalika. 

"Kan kabupaten- kabupaten lain juga ada. Apakah kabupaten yang ada di Pulau Lombok saja (yang membayar hosting fee), atau bagaimana? Nanti difasilitasi Pemprov dan ITDC, jadi tidak serta-merta (dikeluarkan uang untuk pembayaran). Kalau memang itu arahan dari pemerintah pusat, ya bagaimana," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad mengatakan bahwa Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTB tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024. 

Bahkan, Pemprov NTB juga tidak mengalokasikan anggaran untuk event MotoGP 2024 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kami tidak mengalokasikan anggaran itu dalam APBD 2024," kata Wirawan. 

Baca juga: Pemprov NTB Ogah Bayar Hosting Fee, Bagaimana Nasip MotoGP Mandalika 2024? 

Wirawan menjelaskan Pemprov NTB telah menyampaikan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Menurutnya, APBD NTB 2024 difokuskan untuk membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Sebagai informasi, Pemkab Lombok Tengah sebagai lokasi Sirkuit Mandalika yang bakal menjadi tuan rumah penyelenggara MotoGP pada 27-29 September mendatang. 

(*)