DPRD NTB Minta Pemprov Fokus Lunasi Utang daripada Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda meminta agar pemerintah fokus menyelesaikan utang APBD.

Prioritas itu lebih tinggi daripada hosting fee MotoGP Mandalika 2024.

"Kondisi keuangan kita sedang fokus bayar utang, Insya Allah tahun ini pemerintah daerah sudah bisa menyelamatkan utangnya, sehingga tahun depan sudah sedikit membaik," kata Isvie.

Politisi Golkar itu mengatakan, jika tahun ini pemerintah daerah bisa menuntaskan utang-utangnya, maka tahun depan bisa lebih leluasa mengelola APBD.

Dia menyebut dampak MotoGP perputaran ekonomi daerah cukup baik.

Meski demikian,  belum memberikan dampak yang signifikan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Baca juga: Diminta Urunan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika, Pj Gubernur NTB Hassanudin: Lihat Prioritas

Untuk sementara dia berharap pembayaran uang tersebut masih diambil alih pemerintah pusat.

Tahun ini jumlah hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 miliar,

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin Pemprov bakal turut andil dalam menyukseskan balapan di Sirkuit Mandalika itu.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat agar Pemerintah Provinsi NTB dan lima kabupaten kota lainnya, berkontribusi dalam pembayaran hosting fee MotoGP.

(*)