Isu Hubungan Jokowi-Prabowo Retak Usai Batalnya Revisi UU Pilkada, Ini Tanggapan Istana

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Isu keretakan hubungan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mencuat belakanagan pasca batalnya revisi UU Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Istana melalui Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, isu tersebut sengaja dimunculkan untuk mengadu domba dan mengganggu jalannya masa transisi pemerintahan.

Menurut Juri, isu adu domba tersebut sangat dibenci oleh masyarakat, karena dapat mengganggu kondusifitas pemerintahan.

"Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita. Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri dikutip Tribunnews, Senin (26/8/2024).

Juri menegaskan, adu domba dilakukan  dengan mencocokan berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Informasi tersebut dirangkai dan kemudian disimpulkan adanya keretakan.

Ia menjelaskan bahwa fokus Utama Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Baca juga: MotoGP Mandalika 2024: ITDC-MGPA Undang Presiden Jokowi, Presiden Terpilih Prabowo, dan Para Menteri

Menurut Juri, Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden Terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima. 

“Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekaulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo,’ jelas Juri.

Ia meminta kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk menghentikan narasi politik adu domba.

“Politik adu domba itu politik usang sangat tidak disukai oleh Masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” pungkas Juri.

(*)