Pilkada Lombok Tengah
Puadd-Lege Daftar ke KPU 28 Agustus, Final Diusung 4 Parpol di Pilkada Lombok Tengah 2024
Pasangan Puadd-Lege dipastikan bakal mendaftar ke KPU Lombok Tengah 28 Agustus 2024
Penulis: Sinto | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pasangan Achmad Puaddi Fadil Thohir-Legewarman atau Puadd-Lege dipastikan bakal mendaftar ke KPU Lombok Tengah 28 Agustus 2024.
Pasangan yang dikenal dengan jargon Manis-Mateng ini juga final telah diusung oleh 4 Parpol pengusung, yakni PKS 6 kursi, PAN 2 kursi, PBB satu kursi dan Hanura satu kursi. Total Puadd-Lege telah mengantongi 10 kursi parlemen sebagai syarat untuk mendaftar ke KPU.
Bakal calon Wakil Bupati Lombok Tengah Legewarman menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan sekitar 2000-3000 massa untuk mengiring Puadd-Lege mendaftar. Namun pihaknya juga tidak bisa memprediksi jika ribuan bahkan puluhan ribu massa yang akan hadir.
"Karena pertama ini terkait dengan kekompakan jemaah Yatofa Bodak, kita akan buktikan. Massa yang akan hadir dari jemaah Yatofa saja 7500 ditambah dengan yg di luar jemaah kurang lebih 10 ribu orang. Dan begitu juga nanti dari beberapa pengurus dan semua Insya Allah pengurus dan fungsionaris partai. Semua unsur perwakilan masyarakat Insya Allah akan hadir," jelas Lege.
Lege menjelaskan, pihaknya akan mengusung konsep religi dan budaya saat pendaftaran nanti.
Dikatakan Lege, pihaknya juga telah bertemu dengan partai non parlemen dan banyak yang ingin bergabung sebagai partai pendukung.
"Kita ingin melakukan perubahan yang lebih bagus. Terkait dari sekian banyak permasalahan di Lombok Tengah. Dan intinya apa yang dirindukan oleh masyarakat Lombok Tengah selama ini, mau tidak mau masyarakat masih merindukan masa kepemimpinan Suhaili Fadil Thohir (FT)," jelas Lege.
Lege menegaskan, pihaknya memastikan bakal melanjutkan program-program unggulan yang dilakukan oleh mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT.
Lege mengaku banyak hal yang perlu dibenahi, seperti tata kelola aset yang hampir setiap tahun menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sumber pendapatan asli daerah (PAD) hingga berbagai persoalan lainnya.
Pihaknya komitmen melanjutkan program Suhaili FT yang terkenal dengan bapak pembangunan. Dia menganggap program- program era Abah Uhel sangat dirindukan masyarakat.
"Seperti program rurung reban yang belum final. Setiap kali kami turun reses maka pasti yang dikeluhkan masalah rurung reban ini," ujar Anggota DPRD Lombok Tengah itu.
Ketua DPC PBB Lombok Tengah itu juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap petani. Dia menjelaskan kelangkaan pupuk setiap tahun tidak pernah ada penyelesaian.
Begitu juga dengan nasib petani yang kurang, padahal DBHCHT didapatkan dari jasa petani tembakau yang total hingga Rp 72 miliar, tapi persentse untuk pemberdayaan petani tembakau sangat minim.
"Saat ini banyak program yang sifatnya hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan lokasi strategis dan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Dia mencontohkan, pasar seni yang ada di Praya Timur anggarannya sampai Rp 20 miliar, KIHT dibangun untuk industri tembakau, tapi mengapa harus dibangun di Desa Barabali.
"Siapa yang menanam tembakau di Desa Barabali," herannya.
Padahal, kata Lege, petani tembakau ada di Kecamatan Praya Timur dan Janapria maka seharusnya KIHT ini dibangun di salah satu kecamatan ini baru dianggap strategis.
Ke depan, dalam visi misi yang akan mereka rancang juga akan disesuaikan dengan RPJPMD dan RPJPD yang ada.
"Misalnya RPJPMD 2024-2029 seperti apa. Tinggal kita kupas di visi-misi untuk bagaimana mengaktualisasikannya," jelasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.