Segini Besaran Alokasi Anggaran dari Hibah Pemprov NTB untuk Pilkada Serentak 2024 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah menetapkan alokasi anggaran, untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB tahun 2024.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB Ruslan Abdul Gani, memaparkan jumlah besaran dana hibah pemerintah untuk penyelenggaraan 5 tabunak itu.

Ruslan mengatakan untuk Bawaslu NTB besaran anggaran yang diterima sebesar Rp 36 miliar, KPU NTB sebesar Rp 138 miliar, Polda NTB sebesar Rp 38 miliar lebih dan Korem 162  Wira Bhakti Rp 5 miliar.

"Pendanaan ini mencakup berbagai kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan, untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ruslan, saat mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral, Selasa (20/8/2024).

Selain memaparkan jumlah alokasi anggaran untuk Pilkada NTB, Ruslan juga menjelaskan berbagai potensi kerawanan pada saat Pilkada berlangsung.

Diantaranya kerawanan sosial seperti konflik antar kelompok pendukung pasangan calon, penyebaran hoax dan ekploitasi isu Sara (Suku, agama dan ras) saat kampanye.

Kemudian kerawanan politik seperti intimidasi terhadap pasangan calon, pendukung dan penyelenggara serta upaya manipulasi hasil Pilkada.

Baca juga: Belum Ada Parpol Pengusung di Pilkada NTB, Lalu Gita Sebut Urusan Parpol Diserahkan ke Sukiman

Potensi kerawanan keamanan seperti konflik penolakan hasil Pilkada juga menjadi perhatian, termasuk kerawanan logistik pada saat pendistribusian berlangsung.

Danrem 162 Wira Bhakti Brigjend TNI Agus Bhakti melalui Kasiops Kasrem 162/Wira Bhakti Kolonel Kav Suep mengatakan, jajaran Korem akan menerjunkan 2.866 orang personil dalam pengamanan Pilkada nantinya.

"Tugas ini tidak hanya pengamanan fisik, saya juga tegaskan dalam menjalankan tugasnya jajaran Korem 162 Wira Bhakti tetap menjaga netralitas," kata Suep.

(*)