Pilkada Sumbawa Barat

ASN dan Kades di Sumbawa Barat Diduga Ikut Sosialisasi Pasangan Calon Bupati

Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat temukan ASN dan kepala desa diduga melanggar netralitas di Pilkada Sumbawa Barat 2024

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Idham Khalid
Rozi Anwar
Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Karyadi saat ditemui pada Kamis (15/8/2024), 

Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa  diduga melanggar netralitas di Pilkada 2024.

"Yang Kami proses sekarang camat yang ada di Kecamatan Poto Tano dan satu orang Kepala desa," beber anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Karyadi  saat ditemui pada Kamis (15/8/2024).

Karyadi menjelaskan, pihaknya menemukan Camat dan kades tersebut, ikut serta dalam sosialisasi salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Sumbawa Barat.

"Sekarang ini kami mendalami dan memintai keterangan terhadap camat dan kades itu. Panwascam Poto Tano sudah meminta keterangan, semoga hari ini bisa rampung," jelasnya.

Dari kasus tersebut Karyadi masih mengumpulkan sejumlah bukti melalui panwascam, setelah lengkap temuan dari panwascam, pihaknya akan mengkaji ulang atas dugaan tersebut

"Kami akan rapat lagi dengan komisioner atas dugaan tersebut, dan jika temuannya benar maka kami akan lanjutkan ke KASN, sementara kepala desa kami akan rekomendasi ke bupati untuk diberikan sanksi, jika keduanya memenuhi syarat atau benar-benar salah," jelas Karyadi.

Baca juga: Amar-Hanipah Makin Yakin Hadapi Pilkada Sumbawa Barat 2024 Berbekal Tambahan Dukungan dari PKS

Sementara itu Bawaslu juga sudah memberitahukan KASN atas pencalonan dua putra daerah dengan status ASN yang mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati.

"Ada dua ASN yang mencalonkan diri yaitu Amar Nurmansyah dan Hanipah Musyafirin, kami sudah mencari keterangan dan mengumpulkan bukti, apa yang terjadi di lapangan," ungkapnya.

Temuan-temuan itu kata Karyadi, nantinya akan dirapatkan secara pleno, kemudian  setelah itu akan dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.

Sementara itu Bawaslu sudah mengeluarkan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga ke netralitasnya.

"Kami berikan himbauan ke bupati, Sekda karena dia juga yang akan menjadi calon, ke camat dan sampai tingkat kepala desa," katanya.

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved