Kemenkumham RI Kembali Raih WTP ke-15 dari BPK

Kemenkumham RI Kembali Raih WTP Ke-15 dari BPK RI

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Anggota I BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana, laporan keuangan Kemenkumham kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yg ke-15 kalinya.

Predikat tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Jumat (26/7/2024).

"Pemeriksaan yg dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memastikan agar pengelolaan keuangan negara tersebut dapat berdampak pada pembangunan nasional serta sebagai wujud dari pelaksanaan good governance melalui perolehan opini WTP," ujar I Nyoman Adhi Suryadnyana.

Dalam giat ini Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN.

"Jangan berpuas diri atas raihan saat ini dan jadikan itu sebagai motivasi untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," tambah Yasonna.

Menindaklanjuti hasil capaian dari Kemenkumham RI ini, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan jajaran menyatakan akan terus berupaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kanwil Kemenkumham NTB akan menjadikan rekomendasi dari BPK RI sebagai panduan untuk melaksanakan kinerja anggaran dan BMN serta melakukan implementasi pengendalian internal yang efektif, guna perbaikan di masa mendatang demi kemajuan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat," pungkas Parlindungan.

Acara tersebut diikuti secara daring oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kadiv Administrasi Muslim Alibar, Kadiv Yankumham Achmad Fahrurazi, Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran, Kabag Program dan Humas Febri N Satriatama, Kabid HAM Pungka M. Sinaga beserta jajaran Kanwil Kemenkumham NTB.