Fisipol Ummat Gelar FGD Bahas Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Rumah Makan Bebek Galih Kota Mataram, Senin (5/2/2024).

Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram menghadirkan pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Siswanto.

Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Rossi Maunofa Widayat mengatakan, FGD dihadiri berbagai lapisan masyarakat, baik dosen, pengamat politik daerah dan mahasiswa.

Tujuan dari diskusi ini mengidentifikasi tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Diskusi secara menyeluruh ini perlu dilakukan karena pada akhirnya setiap keputusan yang datang dari pusat akan berimbas ke daerah juga," kata Rossi menjawab TribunLombok.com, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Event Mata Lokal Memilih TribunLombok.com Sukses Digelar di Universitas Muhammadiyah Mataram

Rossi menguraikan perihal adanya isu penyelenggara pemilu atau wasit yang cawe-cawe, hal ini lah yang membuat situasi politik di tahun 2024 menjadi lebih menarik.

"Kita ingin jaring kerawanan Pemilu 2024 dan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sejauh ini," katanya.

Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Muhammad Ali, M.Si mengatakan saat ini ada dugaan yang berkembang di akar rumput bahwa para ASN, TNI dan Polri dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu.

"Kerawanannya ada pada saat perhitungan di akhir dan di tingkat kecamatan, kerawanannya ada di internal penyelenggara maupun di eksternal," kata Ali.

Pakar Politik UMY, Siswanto menyebutkan, pelanggaran dalam pemilu ada tiga yaitu kode etik, administrasi dan pidana.

Siswanto mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari tahun ke tahun bisa lihat dari Pemilu 2014, di mana dimensi IKP munculnya politik uang secara masif.

Apalagi, dengan adanya tokoh lokal seperti Tuan Guru yang masih diragukan kemampuannya oleh masyarakat ketika duduk menjadi wakil rakyat.

"Isu tahun ini tidak sama dengan 2019, memainkan isu politik identitas. Dan tahun ini lebih memainkan politik dinasti," ucap Siswanto.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan tukar pikiran dengan dosen dan aktivis.

Sejumlah aktivis seperti dosen UNW Mataram Lalu Nazar Fajri, Ketua BEM Unram, hingga perwakilan pemuda menyuarakan potensi kerawanan Pemilu yang berpotensi terjadi pada 2024 ini.

(*)

Baca juga: Profil Aldiaz Aqsal, Mahasiswa Ummat NTB yang Sukses Tembus Balap ARRC Mandalika 2023