Imigrasi Mataram Bersama Polda NTB Buru Agen yang Bantu Palsukan KITAP WN Korea Selatan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTB, buru oknum agen yang membantu palsukan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) warga negara Korea Selatan inisial MBG.

MBG telah memalsukan KITAP tersebut selama dua tahun mulai dari 2021 hingga 2023, dengan memalsukan kartu identitas tersebut tersangka menjalankan bisnisnya di Mataram.

Baca juga: Imigrasi Mataram-Kemenkumham NTB Tetapkan WN Korsel Jadi Tersangka KITAP Palsu

Namun belum diketahui bisnis apa yang dijalankan MBG di Mataram, pihak Imigrasi bersama Polda NTB masih mendalaminya.

MBG berdalih bahwa paspor miliknya berada di Bali, sementara KITAP nya dititipkan ke temannya yang berada di Bogor, karena yang bersangkutan tidak mampu membuktikan identitasnya itu, akhirnya dibawa ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya yang bersangkutan memberikan paspor miliknya, namun paspor tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2018.

"Kami menaruh kecurigaan Paspor GMB sudah tidak berlaku sejak 2018, namun KITAP masih berlaku hingga tahun 2026. Padahal salah satu syarat dasar untuk perpanjangan KITAP adalah paspor yang masih berlaku. Manakala paspor kurang dari 6 bulan, tidak dapat dilakukan perpanjangan KITAP," kata Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Imigrasi Mataram-Kemenkumham NTB Tetapkan WN Korsel Jadi Tersangka KITAP Palsu

Setelah menemukan kejanggalan tersebut, Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram melakukan verifikasi dokumen, setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dan juga Konsulat Korea Selatan di Bali dokumen tersebut palsu.

Atas perbuatannya itu MBG dikenakan Pasal 121 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

(*)