Soal Pengungsi Rohingya, Sekjen Kemenag: Ditolak karena Kedaulatan yang Harus Dijaga

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Nizar Ali buka suara soal penolakan warga Aceh atas kehadiran pengungsi etnis Rohingya.

Menurutnya, penolakan menjadi satu bentuk warga Aceh dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

"Persoalan ini (Rohingya) ditolak karena ini Indonesia punya kedaulatan, jadi itu harus dijaga dan dipelihara," ucap Nizar saat ditemui usai kehadirannya pada acara wisuda akbar ke-26 IAIH NW Anjani di Narmada Convention Hall, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Sekjen Kemenag RI Nizar Ali Beri Pembekalan kepada 1.000 ASN Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat

Terlebih kata dia, setiap etnis Rohingya yang bersandar di Aceh akan menjadi persoalan di kemudian hari, mengingat tahun-tahun ini bukan waktu yang pas untuk menerima kedatangan mereka.

Belum lagi bertambahnya jumlah pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke daerah Indonesia, jika diterima itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena alasan kemanusiaan.

"Karena nanti kalau masuk juga nanti banyak, indikasinya bagaimana tanggungan kemanusiaannya sementara kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan dalam suasana politik yang demikian itu harus dimaklumi (jika ditolak)," sebutnya.

Nizar juga sedikit mengomentari statement Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang membuka peluang bagi pengungsi Rohingya ditampung di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau.

Baca juga: Kakanwil Kemenag NTB Minta Generasi Milenial Bima Meneladani Perjuangan Sultan Abdul Kahir

Ia menilai perkataan tersebut merupakan bentuk rasa kemanusiaan dari Wapres sebagai seorang kiai. Dikarenakan persoalan etnis Rohingya tidak hanya soal kemanusiaan saja, namun juga berlatar belakang soal agama.

Oleh karenanya, Nizar juga sangat menyayangkan adanya negara yang membuat konflik bernuansa agama hingga pengungsi etnis Rohingya terpaksa harus meninggalkan negara asalnya.

"Sesungguhnya dari aspek kemanusiaan kita menyayangkan adanya negara yang membuat konflik berbasis keagamaan ini," tutup Nizar.