Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Jamaluddin Malady angkat bicara soal isu event MotoGP rugi di Sirkuit Mandalika.

Jamaludin membenarkan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara meminta keringanan pembayaran pajak kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 15 persen dari perjanjian awal 20 persen.

Hal ini disebabkan hasil penjualan tiket MotoGP masih jauh dari target sebesar Rp 81,65 miliar.

Selain masih rugi dari sisi penjualan tiket, menurutnya masih banyaknya infrastruktur yang harus dilengkapi sehingga MGPA belum bisa membayar sesuai perjanjian awal.

"Terkait ini sebenarnya mungkin dari hasil evaluasi kemarin, yang saya tahu bisnis motor sport setahun dua tahun belum balik modal," kata Jamaluddin, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: MGPA Merugi Gelar MotoGP Mandalika, Minta Diskon Pajak 15 Persen ke Pemkab Lombok Tengah

Menurutnya, bisnis olahraga motor sport baru akan berdampak setelah 10 tahun event tersebut bergulir.

Sehingga Jamal menganggap kerugian di tahun kedua MotoGP Mandalika merupakan hal yang wajar.

Untuk tahun ini jumlah penonton yang hadir di Sirkuit Mandalika jauh lebih banyak dari tahun pertama.

Meski penyelenggaraan event balap merugi, namun MotoGP tetap akan digelar di Sirkuit Mandalika.

Jamaluddin mengatakan, pemerintah bersama Dorna telah menandatangani kontrak perjanjian untuk menggelar balapan selama 10 tahun, di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

"Kalau MotoGP sudah ada MoU perjanjian kerja sama 10 tahun," kata Jamal.

Terkait promosi MotoGP Mandalika yang tidak terlalu gencar di NTB, ia menjelaskan promosi MotoGP Mandalika 2023 banyak dilakukan di luar daerah.

"Mereka ini strategi marketingnya banyak di luar, luar NTB," jelas Kadis Pariwisata NTB itu.

Sehingga dari total 102.929 penonton itu, 40 persen merupakan penonton yang berasal dari luar daerah.

(*)